Pilkada 2024, Kejari SBT Akan Maksimalkan Peran di Sentra Gakkumdu
BERITABETA.COM, Bula — Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) akan memaksimalkan peran mereka di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kepolisian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Kepastian itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) SBT, Eddy Samrah Limbong kepada wartawan usai memimpin upacara Hari Bhakti Adyaksa (HBA) di halaman Kantor Kejari SBT, Senin (22/7/2024).
Eddy mengungkapkan, salah satu amanat Jaksa Agung Republik Indonesia yang dibacakan pada upacara peringatan HBA itu yakni meminta kepada kejaksaan untuk lebih memaksimalkan perannya.
"Pilkada kita di kejaksaan ini ada di Gakkumdu. Diperintahkan tadi supaya memaksimalkan peran kita (kejaksaan). Disana kita bergabung di Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan," ungkap Eddy Samrah Limbong.
Dia menegaskan, dalam perjalanannya, mereka tetap bersikap netral. Apabila terjadi suatu pelanggaran berupa tindak pidana pemilu kata dia, baik temuan dari Bawaslu maupun laporan, semuanya punya mekanisme yang sudah diatur.
"Kalau sampai direkomendasi nanti ada pelanggaran-pelanggaran tindak pidana pemilu hasil kombinasi Bawaslu, itu nanti disampaikan ke Sentra Gakkumdu," tegasnya.
Ia menerangkan, saat ini tahap Pilkada sudah mulai berjalan, sehingga semua jajaran kejaksaan diminta untuk tetap menunjukkan netralitas dan tidak memihak kepada kepentingan pihak-pihak.
"Pilkada saat ini sudah berjalan tahapan-tahapan. Kejaksaan itu diharapkan tentu tidak lain, agar tetap netralitas yang diutamakan. Tidak ada toleran kepada siapapun, tidak memihak kepada siapapun," terangnya.
Mantan Kepala Seksi (Kasi) Perdata dan Tata Usaha (Datun) Kejari Aceh Utara itu menandaskan, pada tahun politik ini, masyarakat di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' dihimbau agar tidak mudah terprovokasi.
Limbong juga meminta kepada masyarakat agar cerdas dalam memilah infomasi atau isu-isu yang menjurus kepada Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).
"Janganlah dikorbankan masyarakat untuk kepentingan prinadi. Jadi harapan kita masyarakat harus cerdas, harus mengerti isu-isu maka berpikirlah. Tidak lain yang saya sampaikan ini, demi kenyamanan, ketentraman dan stabilitas yang ada di wilayah ini, agar Pilkada dapat berjalan dengan baik sesuai mekanismenya," pungkasnya. (*)
Pewarta : Azis Zubaedi