Kejari SBT dan BPJS Kesehatan Cabang Ambon Jalin Kerjasama
Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon menjalin kerjasama.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ambon menjalin kerjasama.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) Cabang Geser melakukan penggeledahan di rumah Kepala Negeri Utta, Kecamatan Kesuy Watubela, Hasim Warat di kawasan perumahan Pemda, Kota Bula, Jumat (6/9/2024).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) sementara menunggu klarifikasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pihak terkait dalam proyek pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan ruang Neonatal Intensive Care Unit (NICU).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) akan memaksimalkan peran mereka di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bersama pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kepolisian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Seram Bagian Timur (SBT), Eddy Samrah Limbong meminta kepada masyarakat di daerah itu agar tidak terpengaruh isu provokatif yang sengaja dimainkan kelompok tertentu.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk membersihkan pantai wisata Gumumae, Kota Bula pada Sabtu kemerin.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) sedang menangani kasus dugaan korupsi di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.
Kasus dugaan korupsi anggaran pemeliharaan Bandar Udara (Bandara) Kufar, Kecamatan Tutuk Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tahun 2022-2023 masih bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku melakukan pemusnahan puluhan barang bukti perkara pidana di halaman Kantor Kejari SBT, Kamis (16/5/2024).
Pada tahun 2023 ini Kejaksaan Negeri [Kejari] Seram Bagian Timur [SBT] menerima tiga laporan penyalahgunaan Dana Desa [DD] dan Alokasi Dana Desa [ADD] dari masyarakat.