Mercy mengaku, selain masalah teknis yang sudah diselesaikan, saat ini dirinya kini dihadapkan dengan masalah sosial, terkait dengan penyiapan pra kondisi masyarakat di Maluku.

“Pemahaman masyarakat saat ini menggunakan gas Elpiji itu berbahaya  atau beresiko tinggi dan juga tata cara penggunaan-nya. Ini yang perlu dilakukan sosialisai lebih jauh,” akui politisi PDI-Perjuangan ini.

Untuk masalah ini, lanjut Mercy dalam pertemuan bersama tadi, telah dibahas bagaimana PT Pertamina sudah harus menyiapkan skenario pra kondisi penggunaan Elpiji kepada masyarakat. Pasalnya, dengan beroperasi Terminal LPG ini, maka tentu tidak terhindarkan untuk masuk dalam konversi bahan bakar mitan ke gas.

Rapat Koordinasi Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barend bersama jajaran PT Pertamina Cabang Ambon

“Jadi skenarionya akan dimulai di tiga wilayah. Pertama kota Ambon, Pulau Seram dan Pulau Buru,” bebernya.

Dikatakan, untuk Pulau Seram dan Buru, juga telah dibahas masalah dan kendala yang akan dihadapi seperti masalah transportasi yang mungkin saja akan mengganggu, karena harus diatur soal distribusi gas dan manusia selaku pengguna jasa.

“Sangat tidak masuk akal bila distribusi gas Elpiji ini harus ada syarat seperti sewa alat transportasi seperti feri. Dari sisi ekonomi tentu akan sangat berat, makanya harus sudah dicarikan solusinya,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya LPG di Wayame ini dibangun dengan kapasitas total 2.000 metrik ton  [MT].

Selain terminal LPG di Wayame, Pertamina juga tengah menggenjot pembangunan 3 infrastruktur LPG lainnya di wilayah Indonesia Timur yang meliputi Terminal LPG di Tenau Kupang [NTT], Terminal LPG di Bima (NTB) dan Terminal LPG di Jayapura (Papua). Total kapasitas dari pembangunan 4 infrastruktur ini mencapai 6.000 MT (*)

Pewarta : dhino P