“Dinas PUPR Maluku juga terkesan tidak serius dalam memperhatikan kondisi ruas jalan yang menjadi tanggungjawab mereka, padahal mestinya PUPR mengetahui ruas-ruas jalan mana saja yang mengalami kerusakan,” cecer dia.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw ini mendapat resnpons positif dari warga dan tokoh masyakat asal Saparua.

Mantan Anggota DPRD Maluku, Darul Kutni Tuhepaly bahkan ikut berkomentar soal adanya kerusakan infrastruktur vital bagi warga di pulau itu.

Kutni menilai persoalan kerusakan jalan yang terjadi saat ini harusnya tidak harus menjadi buah bibir masyarakat atau publik luas.

“Ini persoalan citra pemerintah. Jika masyarakat sudah menganggap pemerintahan ini tidak peduli, maka itu menjadi preseden buruk. Harusnya dinas terkait punya data terkait kerusakan-kerusakan infratruktur pendukung ekonomi masyarakat di daerah ini. Ini penting sehingga tidak menjadi buah bibir seakan masyarakat sudah kecewa dengan keberadaan pemerintah daerah,” tandasnya secara terpisah kepada beritabeta.com.

Apalagi, tambah dia, secara geografis Pulau Saparua itu tidak jauh dari pusat pemerintahan di daerah ini. Sehingga bila ada warga yang melakukan protes seperti ini, artinya masyarakat merasa tidak ada lagi ruang lain selain aksi yang dilakukan.

“Selaku anak daerah kita berharap kondisi kerusakan jalan yang terjadi di Saparua dan sejumlah wilayah lainnya dapat menjadi atensi pemerintah daerah dan DPRD Maluku. Ini penting untuk menunjang mobilitas dan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah pulau-pulau yang ada di Maluku,” tandasnya (*)

Editor : Redaksi