BERITABETA.COM, Ambon — Anggota Komisi III DPRD Maluku, M. Fauzan Husni Alkatiri mendorong agar dilakukan evaluasi kepada pejabat dan jajaran direksi di Bank Pembangunan Daerah Maluku-Maluku Utara (BPDM) Cabang Namlea.

Hal tersebut menyusul kasus hilangnya uang sebesar Rp1,5 miliar milik Bank Indonesia (BI) yang dititip di bank plat merah tersebut.

Menurutnya, kasus tersebut tidak hanya sebatas memberikan sanksi bagi pelaku, namun sistem keamanan perbankan juga harus ikut dievaluasi.

“Termasuk pimpinan cabang hingga direksi, semua harus dievaluasi,” ucap M. Fauzan Husni Alkatiri di Ambon, Kamis (27/6/2024).

Alkatiri mengungkapkan, peristiwa hilangnya uang titipan BI di Bank Maluku-Maluku Utara itu menandakan adanya masalah serius terkait sistem perbankan disana.

Apalagi kata dia, masalah itu terjadi ditengah upaya mempertahankan Bank itu supaya tidak turun tingkat menjadi Bank Perkreditan. Faktanya, Ditkrimsus Polda Maluku telah menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.

“Kasus ini sangat mencoreng. Dan karena itu, saya berani bilang bahwa sistem keamanan uang nasabah di Bank Maluku itu abal-abal,” ungkapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berujar, para pejabat di Bank Maluku-Malut itu mendapatkan gaji yang fantastis, mestinya gaji yang besar harus diikuti dengan kinerja yang luar biasa dari para pejabat, jangan direksi gajinya besar tapi uang nasabah hilang.

Dia mengatakan, hilangnya miliaran rupiah di Bank milik Pemerintah Provinsi Maluku dan Maluku Utara itu bisa membuat tingkat kepercayaan terhadap Bank itu akan semakin menurun.

“Uang titipan Bank Indonesia saja bisa hilang, apalagi uang masyarakat,” katanya. (*)

Editor : Redaksi