Sembilan Raja Negeri Adat di Kecamatan Saparua Timur dipimpin Ketua Latupati M. Sasabone,  menggelar rapat bersama Camat Saparua Timur membahas penolakan/pembatalan pembangunan Rumah Singgah di Negeri Iha Saparua Timur,  yang dilayangkan Raja Negeri Iha   Moh. Zein Amahoru.
Sembilan Raja Negeri Adat di Kecamatan Saparua Timur dipimpin Ketua Latupati M. Sasabone, menggelar rapat bersama Camat Saparua Timur membahas penolakan/pembatalan pembangunan Rumah Singgah di Negeri Iha Saparua Timur, yang dilayangkan Raja Negeri Iha Moh. Zein Amahoru.

BERITABETA. COM,  Saparua – Sejumlah raja negeri adat di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah yang tergabung dalam forum Latupati, menyesalkan sikap Raja Negeri Iha Moh. Zein Amahoru yang menghendaki pemberhentian pembangunan Rumah Singgah yang dibangun warga Negeri Iha di tanah lelulur mereka.

Sikap penolakan yang ditunjukkan Raja Negeri Iha bersama Saniri  yang kini berkedudukan di Dusun Lohy, Negeri Sepa, Kecamatan Amahai itu dinilai tidak beralasan dan seakan mencederai upaya hidup damai orang basudara di Pulau Saparua.

Penegasan ini disampaikan Ketua Latupati Pulau Saparua yang juga Raja Negeri Tuhaha, M. Sasabone melalui saluran telepon selularnya kepada beritabeta.com, Rabu (30/1/2019) sore.

Menurut Sasabone, permintaan pemberhentian atau pembatalan pembangunan Rumah Singgah yang dilayangkan Raja Negeri Iha kepada Kepala Kecamatan Saparua Timur,  sangat tidak beralasan. Kata Raja Tuhaha ini, harusnya sebagai Raja yang juga kepala pemerintahan Negeri Iha, mendukung penuh upaya ini, apalagi ini digagas oleh warga Iha sendiri.

“Kalau kita melihat isi surat itu, hal ini menandakan Raja Iha seakan tidak menghargai upaya yang sudah ditunjukkan seluruh pemangku adat, agama  dan pemerintahan di Kecamatan Saparua Timur. Apalagi, penolakan itu hanya dengan dalih tidak ada persetujuan dari Raja Negeri Iha,”ungkapnya.

Dia menjelaskan, akibat terbitnya surat  dengan nomor :02/Kd.1/1/2019 ini, pihaknya bersama sejumlah raja di Kecamatan Saparua Timur harus menggelar rapat bersama camat untuk membahasan upaya penolakan itu.

“Kami hanya merasa upaya yang ditempuh sebagian warga Iha itu sangat tepat, karena kami sudah lama merindukan kehidupan berdampingan bersama saudara-saudara kami di Negeri Iha, sehingga apa yang seharusnya menjadi masalah di internal Negeri Iha, jangan lalu mengabaikan apa yang sudah kami sepakati bersama dengan hadirnya Rumah Singgah ini,” tandasnya.

Sebelumnya, kata dia,  kegiatan pembangun Rumah Singgah ini dilakukan, pada Senin (7/1/2019) dengan melibatkan semua unsur musyawara pimpinan kecamatan (Muspika), Latupati, tokoh agama dan sejumlah warga dari negeri tetangga di Kecamatan Saparua Timur.

Warga di sejumlah negeri tetangga ikut terlibat bergotong royang dalam pembangunan Rumah Singgah,  sebagai bentuk kepedulian hidup orang basudara. Banyak pihak yang tidak hanya sekedar mendukung tapi juga secara sukarela memberikan dukungan bantuan berupa material bangunan dan tenaga.

“Ini adalah wujud kepedulian kami pada negeri yang telah lama ditinggalkan. Dan semua pihak mendukung upaya yang telah dilakukan warga Iha, agar  kehidupan persaudaraan yang hilang, dapat kembali tercipta,”kata Sasabone.

Prosesi berlangsungnya pembangunan Rumah Singgah ini diawali dengan kegiatan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh salah satu tokoh warga Negeri Iha dan Camat Saparua Timur, Halid Pattisahusiwa.

Hadir dalam prosesi peletakan batu pertama ini, Camat Saparua Timur, Latupati dan seluruh Raja se- Kecamatan  Saparua Timur, Limlinan Majelis Jemaat se- Kec. Saparua Timur, Pimpinan Badan Pekerja Klasis PP Lease, para Kepala Pemuda Negeri se Jazirah Hatawano, Ketua KNPI Saprua Timur dan berbagai komponen masyarakat lain di Pulau Saparua. (BB-DIO)