Terdakwa Salmon Gainau dan Daud Anthon Ubwarin terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum dalam proyek pembangunan jembatan penghubung Desa Koijabi dan Balatan.
Penggugat yaitu Lily Kunandar, dr Rukiah Marasabessy dan Maria Ulfah Marasabessy, termasuk puluhan nasabah lainnya baru mengetahui dana mereka hilang di BNI 46 Ambon, saat mereka bertemu dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.
Dua oknum swasta, Rahman Karate dan Haris Tomia serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), La Aca Buton ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru sebagai tersangka dalam proyek timbunan fiktif di RSUD Namrole tahun anggaran 2020. Proyek itu dinilai merugikan negara sebesar Rp.329.613.687.
Anggaran Dana Desa dinilai merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pada semester I 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar di Indonesia.
Koordinasi ini untuk mengetahui sejauhmana perkembangan audit yang dilakukan pihak Inspektorat Provinsi Maluku
Tim Tabur Kejati dan Kejagung lalu bergerak dan menangkap buronan tersebut di jalan H. Suaib I Kebun Jeruk, Jakarta Barat pada 3 September 2021.
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Maluku - Maluku Utara, menyatakan dukungannya kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) untuk menggandeng Politeknik Negeri Ambon mengaudit ulang terhadap proyek talud pantai Gumumae Kota Bula.
Kepala Satpol PP Buru Selatan, Asnawi Gay diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi Proyek Pengadaan Perlengkapan Pakaian Dinas dan Linmas Tahun Anggaran 2015 - 2019. Asnawi Gay datang ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, Rabu pagi (1/09/2021) dan langsung jalani pemeriksaan hingga malam hari.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) Muhammad Ilham mengaku akan melakukan audit ulang terhadap kerugian negara yang ditimbulkan pada proyek Talud Gumumae, Desa Sesar, Kecamatan Bula.
Sejumlah elemen pemuda yang menamakan diri sebagai Vokal Group Emperan (VGE) menggelar aksi demonstrasi damai meminta pihak Kepolisian dan Kejaksaan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) untuk mengusut tuntas sejumlah kasus dugaan korupsi di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KKT.