Ditreskrimsus Polda Maluku maupun Bareskrim Polri, sama-sama belum memberikan alasan yang jelas mengenai beberapa kali rencana gelar perkara ini akan dilakukan pada 2021 lalu, tetapi terpaksa ditunda.
Ditengarai ada penyelewengan dalam pekerjaan jalan yang rencananya dibangun sepanjang 24 kilometer tersebut. Anggaran telah cair, naasnya pekerjaan tidak tuntas.
Dalam peta strategis KPK tahun 2022 pada perspektif pemangku kepentingan, target kinerjanya adalah meningkatnya integritas penyelenggara negara, meningkatnya sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pengelolaan keuangan negara yang antikorupsi, serta meningkatnya penegakan hukum korupsi.
Llangkah cepat Haris Pertama untuk melaporkan Ferdinand Hutahaean ke Bareskrim Polri demi meredam situasi bangsa dan negara agar tetap kondusif.
Dinas Transmigrasi menguasai kawasan tersebut berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tinggkat I Maluku Nomor: 475.1-512 Repelita VI di Provinsi Daerah Tingkat I Maluku tertanggal 27 Juni 1996.
Berdasarkan laporan keuangan LPEI per 31 Desember 2019 menyebutkan perbuatan para tersangka telah merugikan negara dalam tahun berjalan kurang lebih Rp4,7 Triliun.
Jaringan Masyarakat Sipil [JMS] untuk advokasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual [RUU TPKS] meminta kerja kolaboratif percepatan pengesahan RUU TPKS antara Pemerintah dan DPR RI tetap bersandar pada kepentingan penghapusan kekerasan seksual.
Rinciannya, pada tingkat Penyelidikan sebanyak 38 kasus, dan Penyidikan 60 perkara. Dari jumlah tersebut Korps Adhyaksa Maluku telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka.
Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku Ye Oceng Ahmadali dan kawan-kawan menghadirkan dua orang saksi. Yaitu Hengky Sirait, Pemilik Hotel Amboina, dan Feny Tjiong, pemilik penginapan Mentari Indah di Piru, Ibukota Kabupaten SBB.
Soal banyaknya oknum Kepolisian ataupun beberapa oknum Kejaksaan yang ditindak tegas oleh kesatuan masing-masing, hal tersebut karena dugaan pelanggaran kode etik saja.