BERITABETA.COM, Bula — DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] pertanyakan kesepakatan penggunaan dana Rp 2 miliar dari anggaran Belanja Tak Terduga [BTT] untuk menangani bencana alam yang terjadi pada sejumlah tempat belum terealisasi.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera [PKS] Husin Rumadan mengungkapkan, pada 5 Juni 2022 lalu semua pihak dikagetkan dengan bencana banjir dan longsor yang melanda dimana-mana, termasuk di Negeri Werinama.

Rumadan mengaku, akibat banjir dan longsor yang terjadi di Sungai Wailissa, Negeri Werinama, Kecamatan Werinama yang mengakbatkan puluhan kuburan tergerus air mendapat respon dari berbagai kalangan, termasuk reaksi cepat dari Pemerintah Daerah [Pemda] SBT dan DPRD.

"Kita lantas sepakati penggunaan BTT sebesar 2 miliar untuk penanganan dimaksud," ungkap Husin Rumdan pada rapat paripurna pengantar nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] SBT tahun anggaran 2021 di ruang rapat paripurna, Senin (22/8/2022).

Kendati demikian, dia membeberkan, kesepakatan tersebut tidak sesuai Peraturan Pemerintah [PP] nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 169 tentang penggunaan dana tanggap darurat.

Dimana, penggunaan dana dimaksud adalah dana taktis yang kemudian pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan belanja.

"Tapi konon, sampai saat ini, lebih dari dua bulan belum terealisasi. Saya kira Pemda seakan-akan lupa dan menutup mata untuk kejadian-kejadian seperti ini," bebernya.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten SBT ini juga menyentil isi pidato pengantar nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 yang dibacakan bupati SBT Abdul Mukti Keliobas dihadapan semua anggota DPRD itu.

Ia berujar, pada belanja tak terduga, ada sekitar Rp3,9 miliar. BTT sebagaimana dimaksud dalam pasal 170, pelaksanaannya satu bulan akan disampaikan laporannya kepada DPRD.

"Banyak belanja BTT yang belum disampaikan, termasuk dengan neraca arus kas yang saudara bacakan tadi," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten SBT Abdul Azis Yanlua mengungkapkan, kesepakatan penggunaan 2 miliar BTT untuk bencana di Kecamatan Werinama, Siwalalat dan Kesui sudah dibahas sejak dua bulan lalu.

Anggota Komisi A ini menerangkan, yang namanya tanggap darurat itu biasanya dikendalikan atau dikelola dengan waktu yang sangat cepat, namun sampai saat ini belum terealisasi.

"Saya sudah tanya di Siwalalat dan Werinama, apakah sudah ada realisasi anggaran soal itu, tapi sampai saat ini belum. Karena itu pak bupati, hal-hal teknis kaya begini kita setialah kepada hal-hal kecil begini. Supaya hal-hal besar secara terhormat bisa kita selesaikan," ungkapnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi