BERITABETA.COM, Jakarta – Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail  mempertegas kesiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Maluku akan mengelola PI (participating interest) 10 persen.

Kepastian ini disampaikan, setelah Maluku resmi memperoleh hak pengelolaan PI 10 persen berdasarkan surat dari Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang ditujukan kepada Gubernur Maluku dengan nomor: SRT-0886/SKKMA0000/2019/S9 tertanggal 20 Desember 2019, perihal Partisipasi Interes 10 persen di wilayah kerja Masela.

“Kepada Pak Menteri, saya kembali meminta agar pekerjaan konstruksi proyek Blok Masela dapat dimajukan lebih cepat dari jadwalnya menjadi tahun 2020 sehingga produksi gasnya bisa lebih cepat. Pak Menteri sangat mendukung itu,” kata Gubernur Maluku usai acara pernyataan bersama antara Menteri ESDM dengan Kapolri di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Dalam kesempatan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, juga memuji progres dari Blok Masela karena sejumlah tahapan telah berjalan sesuai dengan rencana pasca revisi dan penandatanganan Planing of Development (PoD) atau rencana pengembangan Blok Masela.

Kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail, dan Ketua Komisi VII DPR-RI, Sugeng Suparwoto, Arifin bahkan menyetujui agar proyek Blok Masela bisa dipercepat realisasinya.

“Pak Menteri ESDM sangat mendukung progres Blok Masela dan minta kalau bisa dipercepat targetnya,” kata Gubernur Maluku.

Pernyataan menteri itu disampaikan dalam pertemuan informal antara Gubernur Maluku dengan Menteri ESDM dan Ketua Komisi VII DPR-RI di sela-sela acara pernyataan bersama antara Menteri ESDM dengan Kapolri tentang pengawasan bersama penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah NKRI di Kementerian ESDM.

Selain membahas rencana pengembangan Blok Masela, lanjut Gubernur, Blok Non Bula di Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, juga dibahas karena blok yang baru ditemukan beberapa tahun lalu itu diketahui memiliki deposito kandungan gas yang cukup besar.

“Pak Menteri berjanji akan minta kepada pihak Inpex  untuk mempercepat proyek Blok Masela,” ungkapnya.

Ketua Komisi VII DPR-RI pada kesempatan itu meminta agar diadakan FGD (Forum Group Discussion) untuk mengevaluasi progres kerja proyek Blok Masela agar diketahui apa saja yang menjadi hambatan, sekalian dapat dicari problem solving (penyelesaian masalahnya).

“Rencana kedepan akan ada FGD antara SKK Migas, Inpex, Komisi VII dan Pemda Maluku perihal progres dan problem di Blok Masela saat ini, dan membicarakan langkah-langkah solusinya,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga memperkenalkan Plt. Dirut PT Maluku Daya Abadi (BUMD) Musalam Latuconsina dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Maluku Fauzan Chatib kepada Menteri ESDM, dan berharap kedepan koordinasi antara daerah dengan kementerian semakin baik, terutama di bidang pengembangan energi dan sumberdaya mineral. (BB-DIO)