Imran dan rekan-rekan menuding, pemilihan kades sengaja ditiadakan dan diisi penjabat kepala desa guna memehuni sahwat politik penguasa di Pilkada dan Pilegis lalu.

Kini sahwat politik itu masih terus ingin dipertahankan dengan tidak dilaksanakannya pemilihan kades serentak di 82 desa dan hanya dilakukan di tahun ini pada 20 desa.

Sebelumnya pendemo bertemu Sekda Moh Ilyas Bin Hamid SH MH, mereka cukup puas setelah mendapat jawaban Pilkades serentak di seluruh desa akan dituntaskan di tahun 2022 nanti. Dana untuk Pilkades di tahun 2022 nanti juga tersedia.

Untuk itu, saat tidak bertemu para wakil rakyat di Gedung DPRD Buru, mereka kesal dan  menumpahkan kekesalan mereka dengan menuduh DPRD berbohong.

Para pendemo ini mengaku pernah bertemu Ketua DPRD Buru dan yang bersangkutan berjanji akan ada Pilkades serentak di kabupaten Buru.Tapi sampai awal tahun 2021 ini tidak satupun yang terlaksana.

Beberapa menit sebelum massa pendemo tiba, sempat terlihat ada dua mobil pimpinan dewan yang diparkir di halaman depan pintu masuk. Namun kedua mobil itu tiba-tiba dibawa pergi sopir setelah tahu akan datang massa pendemo.

Sekwan Arman Buton juga tidak datang menemui pendemo.Ia turut menghilang dari gedung wakil rakyat sebelum massa tiba.

Kehadiran massa pendemo di gedung wakil rakyat itu guna menyuarakan dua hal, pertama terkait dengan Pilkades serentak dan kedua menyuarakan aspirasi para guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi bulan Oktober, November dan Desember tahun 2020 lalu.

Mereka hendak meminta DPRD Buru agar melakukan fungsi kontrolnya agar sertifikasi guru ini segera dibayarkan dan Pilkades serentak harus terlaksana.

“Kalau urusan proyek, DPRD dahulukan, kalau urusan perut juga didahulukan.Tapi kalau urusan rakyat diabaikan,” teriak salah satu pendemo.

Khusus menyoal tunjangan sertifikasi milik para guru tiga bulan yang belum terbayarkan, para pendemo mengaku sudah bertemu dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Abdurrahim SPD MMPD.

Di hadapan massa HMI dan PMII, Kadis Pendidikan  mengaku para guru belum menerima tunjangan tersebut, karena dana sertifikasi itu tidak lewati dinas. Kadis mengaku, uang yang menjadi hak para guru ini tidak diberikan karena telah habis terpakai.

“Kami minta DPRD untuk mengungkap hal ini dan jangan hanya mementingkan kepentingan proyek dan kepentingan perut saja,”teriak salah satu orator (BB-DUL)

TONTON JUGA VIDEO DI BAWAH INI :