BERITABETA.COM, Bandung – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan  ekstrem di Indonesia mencapai 10,86 juta jiwa atau 4 persen dari total jumlah penduduk. Pemerintah menargetkan menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen (0%) pada 2024 fokus di 7 Provinsi.

Masalah akut ini menjadi perhatian Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saat melakukan kunjungan kerja di Jawa Barat, seperti dilansir Pusat Penerangan Kemendagri, pada Rabu (29/09/2021).

Terkait hal itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat mendampingi Wapres Ma’ruf Amin di Jawa Barat menyatakan, pemerintah tengah fokus melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem di 7 Provinsi.

Di mana tiga provinsi diantaranya terletak di wilayah Pulau Jawa. Yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Untuk Provinsi Jawa Barat, kata dia, ada 5 kabupaten dan kota yang ditargetkan mampu mengentaskan angka kemiskinan ekstrem di tahun ini.

“Target kita untuk keroyok ramai-ramai adalah Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan, dan Kabupaten Bandung,” ucap Mendagri.

Mantan Kapolri ini berujar, pengurangan angka kemiskinan ekstrem Indonesia menjadi nol persen sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

Program ini merupakan komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2030 mendatang.

Menurut Mendagri, untuk menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak dalam mendukung target pemerintah. Contohnya dengan menggandeng pihak swasta.

“Kita akan kolaborasikan. Prinsipnya adalah sinergi, kolaborasi, dan intervensi. Prinsip sinergi ini adalah program-program di lingkup pemerintahan daerah harus disinergikan dan dikolaborasikan misalnya dengan mengajak swasta,” kata Mendagri.

Hingga saat ini, pemerintah melalui berbagai Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah sesungguhnya telah melaksanakan program-program untuk dapat mengurai persoalan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem.

Selain itu, butuh integrasi data dalam menyasar sasaran yang sama, agar dapat dipastikan program diterima oleh masyarakat yang berhak menerima.

Menurut Mendagri, sekarang harus masuk ke data by name by address baik dengan cara top-down, maupun pendataan langsung di lapangan.

“Sehingga bisa diketahui secara jelas siapa yang mau diberikan bantuan, kemudian dikolaborasikan dalam bentuk bantuan sosial, jaring pengaman sosial, maupun dalam rangka penguatan mereka,” kata Mendagri.

Sebelumnya, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem itu sebenarnya menyasar penduduk miskin di 25 provinsi, dan 212 kabupaten dan kota di Indonesia.

Namun, Presiden meminta Wapres dan para menteri untuk fokus di tujuh provinsi terlebih dahulu. Yakni Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Masduki mengemukakan alasan penanggulangan kemiskinan di 7 provinsi tersebut, karena keterbatasan dana, dan tujuh provinsi itu dinilai memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang signifikan.

“Fokus di daerah tertentu yang memang relatif cukup signifikan mengalami kemiskinan ekstrem. Perlu fokus di daerah tertentu agar hasilnya optimal,” jelasnya.

Diketahui, 7 provinsi yang terpilih tersebut nanti akan diambil 5 kabupaten dan kota dari masing-masing provinsi. Tujuannya secara total fokus penanganan kemiskinan ekstrem tahun ini akan menyasar 35 kabupaten dan kota.

“Setelah tahun ini di 7 provinsi tersebut, penanggulangan selanjutnya ke provinsi lain dari 25 provinsi yang ada. Targetnya hingga 2024 nanti nol persen,” kata Masduki. (BB-RED)