BERITABETA.COM, Bula — Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] menyoroti masalah kemiskinan yang terjadi di kabupaten penghasil minyak bumi itu.

Juru Bicara [Jubir] Fraksi Partai Keadilan Sejahtera [PKS] DPRD SBT Hasan Day dalam penyampaian pandangan akhir fraksi di ruang rapat paripurna DPRD SBT, Selasa (30/11/2021) mengungkapkan, dalam mendorong ekonomi daerah dan masyarakat, penguatan ekonomi menjadi diskursus pembangunan.

Menurutnya, pada suatu daerah, ketika orang bertanya soal jumlah masyarakat miskin, angka pengangguran dan angka kejahatan adalah ciri-ciri masyarakat di daerah yang tidak maju atau gagalnya konsep pemerintahan dalam mendorong pembangunan, baik di bidang ekonomi, bidang mental dan spiritual masyarakat.

Ia mengatakan, Fraksi PKS menilai konsep pembangunan usaha dan industri yang ada dalam RPJMD Kabupaten SBT butuh pendampingan dan keseriusan yang tinggi.

“Tidak hanya menjadi data atau konseptual semata yang hanya mengisi lembaran-lembaran daerah secara tekstual tapi diimplementasikan dengan karya-karya nyata," tegas Hasan Day.

Sementara itu, Jubir Fraksi Partai Amanat Nasional [PAN] DPRD Kabupaten SBT Wamuhaya menegaskan, tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu persoalan penting.

Apalagi, kata dia, Kabupaten SBT termasuk daerah dengan kategori kemiskinan ekstrem bersama empat kabupaten lainnya di Provinsi Maluku.

Untuk itu, dia mengingatkan agar program penanggulangan kemiskinan harus menjadi program prioritas Pemerintah Daerah [Pemda] SBT di bawah pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati SBT [Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur].

"Kebijakan daerah dalam menetapkan sektor ekonomi juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, penguatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru hingga aksebilitas masyarakat terhadap kesejahteraan sosial," beber Wamuhaya

Selain Fraksi PKS dan Fraksi PAN, masalah kemiskinan ini juga ikut disoroti Fraksi Nasional Kebangkitan Rakyat Ita Wotu Nusa [NKRI] DPRD Kabupaten SBT dalam penyampaian pandangan akhir fraksi mereka.