BERITABETA.COM, Bula — Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] menyoroti masalah kemiskinan yang terjadi di kabupaten penghasil minyak bumi itu.

Juru Bicara [Jubir] Fraksi Partai Keadilan Sejahtera [PKS] DPRD SBT Hasan Day dalam penyampaian pandangan akhir fraksi di ruang rapat paripurna DPRD SBT, Selasa (30/11/2021) mengungkapkan, dalam mendorong ekonomi daerah dan masyarakat, penguatan ekonomi menjadi diskursus pembangunan.

Menurutnya, pada suatu daerah, ketika orang bertanya soal jumlah masyarakat miskin, angka pengangguran dan angka kejahatan adalah ciri-ciri masyarakat di daerah yang tidak maju atau gagalnya konsep pemerintahan dalam mendorong pembangunan, baik di bidang ekonomi, bidang mental dan spiritual masyarakat.

Ia mengatakan, Fraksi PKS menilai konsep pembangunan usaha dan industri yang ada dalam RPJMD Kabupaten SBT butuh pendampingan dan keseriusan yang tinggi.

“Tidak hanya menjadi data atau konseptual semata yang hanya mengisi lembaran-lembaran daerah secara tekstual tapi diimplementasikan dengan karya-karya nyata," tegas Hasan Day.

Sementara itu, Jubir Fraksi Partai Amanat Nasional [PAN] DPRD Kabupaten SBT Wamuhaya menegaskan, tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu persoalan penting.

Apalagi, kata dia, Kabupaten SBT termasuk daerah dengan kategori kemiskinan ekstrem bersama empat kabupaten lainnya di Provinsi Maluku.

Untuk itu, dia mengingatkan agar program penanggulangan kemiskinan harus menjadi program prioritas Pemerintah Daerah [Pemda] SBT di bawah pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati SBT [Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur].

"Kebijakan daerah dalam menetapkan sektor ekonomi juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, penguatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru hingga aksebilitas masyarakat terhadap kesejahteraan sosial," beber Wamuhaya

Selain Fraksi PKS dan Fraksi PAN, masalah kemiskinan ini juga ikut disoroti Fraksi Nasional Kebangkitan Rakyat Ita Wotu Nusa [NKRI] DPRD Kabupaten SBT dalam penyampaian pandangan akhir fraksi mereka.

Jubir Fraksi NKRI DPRD Kabupaten SBT Munawir Kubal membeberkan, persoalan klasik yang terjadi di Kabupaten SBT adalah kemiskinan. Saat ini kata dia, kemiskinan di SBT berada pada rasio yang sangat tinggi.

Politisi Partai Nasdem itu mengaku, investasi di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu masih didominasi oleh pengelolaan Minyak dan Gas [Migas) yang terletak di wilayah Bula dan sekitarnya.

"Untuk menunjang perekonomian dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah dapat membuka ruang bagi penguatan investasi pada sektor-sektor lainnya," kata Munawir Kubal.

Berdasarkan data yang dihimpun beritabeta.com menyebutkan, di Provinsi Maluku terdapat lima kabupaten yang masuk dalam persentase tingkat kemiskinan ekstrem.

Lima kabupaten tersebut terdiri dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dengan tingkat kemiskinan ekstrem 18,76 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 21.270 jiwa, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dengan tingkat kemiskinan ekstrem 13,65 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 13.660 jiwa.

Kemudian, Kabupaten Maluku Tengah dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10.53 persen jumlah dan penduduk miskin ekstrem 39.400 jiwa.

Selanjutnya  Kabupaten Seram Bagian Timur dengan tingkat kemiskinan ekstrem 12,73 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 14.750 jiwa, serta Kabupaten Maluku Barat Daya dengan tingkat kemiskinan ekstrem 14,43 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 10.580 jiwa (*)

Pewarta : Azis Zubaedi