BERITABETA.COM, Jakarta – Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas kembali menetapkan jumlah jatah lokasi penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Provinsi Maluku sebanyak 19 titik lokasi.

Keputusan ini ditetapkan melalui SK Dirjen Migas Nomor 6.K/MG.05/DJM/2021 tanggal 8 Januari 2021, tentang  perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Migas dan Gas Bumi Nomor 0008.K/15/DJM.0/2020, tentang lokasi tertentu untuk perdistribusian jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak, khusus penugasan tahun 2020-2024.

Kepastian ini disampaikan Anggota Komisi VII, DPR RI Dapil Maluku Mercy Barends kepada beritabeta.com melalui telepon selulernya, usai mengikuti rapat singkronisasi Program BBM Satu Harga bersama BPH Migas di ruang Komisi VII, DPR RI, Senin malam (15/3/2021).

Politisi PDI-P Maluku ini dalam keterangannya menjelaskan, pemerintah telah menetapkan akan membangun sebanyak 247 titik lokasi Program BBM Satu Harga di seluruh Indonesia.

Dan atas perjuangan panjang yang dilakukan pihaknya di Komisi VII, untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua telah ditetapkan sebagai daerah dengan jumlah titik penyalur BBM Satu Harga terbanyak di Indonesia yang mencapai sebanyak 38 persen atau sebanyak 94 titik penyalur.

Dijelaskan, sebanyak 247 titik penyalur BBM Satu Harga yang akan dibangun pada periode tahun 2021 - 2024 itu, tersebar di beberapa wilayah antaranya, untuk wilayah Sumatera terdapat 26 titik penyalur (10%), wilayah Kalimantan 44 titik penyalur (18%), wilayah Sulawessy sebanyak 24 titik penyalur (10%), wilayah Maluku dan Papua sebanyak 94 titik penyalur (38%) dan wilayah NTB dan NTT sebanyak 59 titik penyalur (24%).

Kebijakan ini, kata dia, ditetapkan untuk mengatasi dan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini kesulitan dalam mendapatkan akses BBM dengan harga yang terjangkau, terutama wilayah-wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).  

“Dari jumlah ini, Maluku kebagian 19 titik yang akan direalisasikan sesuai kesiapan dari setiap daerah kabupaten/ kota, hingga tahun 2024 mendatang,” jelasnya.

Peresmian SPBU Kompak program BBM Satu Harga di Desa Batu Putih, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku dilakukan Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa, Kamis (27/12/2018). (Humas Pertamina MOR VIII)

Meski demikian, Mercy menegaskan, kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan realisasi dari Program BBM Satu Harga ini, sangat penting dilakukan. Hal ini, terkait usulan rekomendasi/perijinan dari pemerintah daerah setempat, sehingga dapat membantu PT. Pertamina (Persero) dan BPH Migas untuk mengalokasi sesuai jumlah lokasi yang telah ditetapkan.

“Yang kami takutkan, jangan sampai dari jumlah ini, kita malah tidak mampu memastikan proses perizinan dan rekomendasinya, sehingga kuota yang diberikan ini malah gagal diwujudkan,” tandas Mercy mengingatkan.

Untuk itu, kata Mercy, peluang ini harus segera di-follow up oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se- Maluku, sehingga kuota yang ditetapkan sesuai SK Dirjen Migas Nomor 6.K/MG.05/DJM/2021, itu dapat terealisasi dengan maksimal.

“Kita inginikan tahun ini minal ada 5-7 titik lokasi yang akan direalisasikan, sehingga keberadaan Program BBM Satu Harga ini dapat memicu peningkatan ekonomi masyarakat di Maluku, terutama dalam hal peningkatkan usaha-usaha masyarakat yang selama ini menggunakan BBM,” jelasnya.

Menurut Anggota Banggar DPR RI ini, selain 19 titik lokasi yang telah ditetapkan pemerintah untuk Maluku, sebelumnya sampai dengan tahun 2020, di Provinsi Maluku telah ada  14 titik lokasi penyalur BBM Satu Harga yang beroperasi.

Ke-14 lokasi itu masing-masing berada di Kabupaten SBB 1 lokasi, Kabupaten SBT 1 lokasi, Kabupaten Buru 3 lokasi, Kabupaten Kepulauan Aru 4 lokasi, Kabupaten MTB 2 lokasi, Kabupaten MBD 1 lokasi dan Kabupaten Bursel 2 lokasi.

Sementara untuk tahun 2021 ini, pemerintah telah menartgetkan akan membangun sebanyak 76 titik lokasi secara menyeluruh di Indonesia. Jumlah ini merupakan bagian dari 247 titik lokasi yang ditetapkan akan direalisasikan hingga tahun 2024 mendatang.

“Jadi sudah ada target untuk tahun 2021 ada 76 titik penyalur yang akan dibangun, kemudian tahun 2022 ditargetkan sebanyak 72 titik, 2023 sebanyak 56 titik dan tahun 2024 ditargetkan sebanyak 43 titik penyalur,” urainya.

Dari jumlah ini, sesuai rapat tadi bersama dengan BPH Migas, telah disepakti juga akan ada penambahan sebanyak 582 titik penyalur. Keputusan ini diambil, setelah banyaknya usulan yang masuk ke Komisi VII DPR RI.

“Tentu ini akan disesuaikan dengan kamampuan keuagan negara. Tapi yang lebih penting yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah di Maluku adalah bagaimana secepatnya membijagi peluang ini, sehingga perjuangan atas program-program nasional ini tidak akan sia-sia,” tandasnya.

Mercy juga menyoroti soal kuota BBM jenis minyak tanah (mitan) yang selama ini dilaporkan mengalami kelangkaan di beberapa daerah di Maluku. Hal ini, lanjutnya, terjadi lantaranya lambannya pemerintah daerah kabupaten/kota,  dalam mengusulkan peningkatan kuota mitan kepada pihak Pertamina.

“Kalau setiap tahun tidak di-update jumlah kuota mintan sesuai kebutuhan di tiap daerah kepada pihak Pertamina, maka secara otomatis BPH Migas hanya akan melakukan penambahan kuota mitan secara regular sebesar 2% saja,” tutupnya (BB-DIO)