Menyangkut biaya pemakaian, dia menyatakan hanya sebesar Rp75 ribu per bulan dengan kapasitas 450 Watt, sedangkan untuk PLTS terpusat hanya Rp10 per bulan. “Teknisnya akan diatur oleh operator yang ditunjuk, dan dana yang terkumpul dari masyarakat akan digunakan untuk pemeliharaan atau honor operator yang bertugas,” ujarnya.

Anggota Badan Anggaran DPR RI itu juga menyatakan saat ini operasional dua PLTS terpusat itu ditangani tiga orang teknisi dari Kementerian ESDM yang bertugas memastikan revitalisasi proyek infrastruktur ini bisa berjalan dengan baik.

Kementerian juga telah merekrut seorang tenaga lokal yang telah dilatih untuk menjadi teknisi dan akan bertugas untuk memperbaiki gangguan yang terjadi secara minor di lapangan.

Dia mengakui kapasitas PLTS terpusat itu masih terbatas dan belum mampu menjangkau kebutuhan seluruh masyarakat di dua kecamatan tersebut, namun secara perlahan akan diupayakan peningkatan kapasitasnya.

Setelah dioperasikan, garansi pemeliharaannya masih ditangani Kementerian ESDM hingga enam bulan ke depan, dan setelah itu asetnya akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dijaga dan dirawat dengan baik, sehingga dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di dua kecamatan tersebut.