Dalam dialog terbuka, para peserta menyampaikan aspirasi bahwa pembinaan ideologi Pancasila di daerah kepulauan seperti Maluku perlu memperhatikan konteks sosial, budaya, dan geografis masyarakat lokal, agar nilai-nilai kebangsaan benar-benar relevan dan dapat diterapkan.

Kegiatan ini juga menyoroti tantangan kebangsaan masa kini mulai dari perubahan sosial dan teknologi yang cepat, hingga menurunnya rasa persatuan dan meningkatnya polarisasi sosial. Dalam konteks itu, BPIP dan DPR RI diharapkan dapat memperkuat program pembinaan karakter kebangsaan secara masif dan berkelanjutan.

“Semangat kebangsaan harus hadir dalam tindakan nyata: dalam pendidikan, pelayanan publik, dan solidaritas sosial. Itulah bentuk hidup dari nilai-nilai Pancasila,” ujar Saadiah menutup sesi diskusi.

Acara yang berlangsung penuh kehangatan ini menandai langkah penting dalam menghadirkan suara masyarakat Maluku Tenggara sebagai bagian dari proses penyusunan RUU BPIP. Melalui forum ini, Saadiah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi membumikan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan di tengah dinamika zaman (*)

Editor : Redaksi