berbagi pengalaman inovasi baru di bidang layanan kesehatan menjadi masukan yang baik guna mewujudkan visi misi Pemprov Maluku khususnya pelayanan kesehatan masyarakat.
pembagian jatah PI 10 persen Blok Masela itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku. Sayangnya kewenangan itu diambil alih lagi oleh Pempus.
Lama tak muncul menyapa publik di Maluku, mantan Bupati Seram Bagian Timur (SBT) dua periode Abdullah Vanath kini hadir memberikan tanggapannya terkait dengan kegiatan ekspor 28 ton biji pala yang diinisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku ke China, Selasa 30 Maret 2021.
Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gas di Provinsi Maluku dalam upaya pengembangan kegiatan bisnis di kawasan tersebut.
Salah satu tujuan GCG dibuat dan wajib dipatuhi oleh semua pekerja perseroan adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap perseroan.
Amboina Underwater Photography Competition (AUPC) 2021 telah direncanakan dengan baik sejak tahun lalu.
penyusunan rencana kerja harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan DPRD Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, yang membagi kewenangan urusan wajib non pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistic.
P2TP2A, merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan, bagi perempuan dan anak, dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, ekonomi, hukum, serta perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan, termasuk perdagangan perempuan dan anak.
Rapat ini dilaksanakan menyusul perkembangan yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia yang tengah dilanda bencana alam mulai dari banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang laut, bencana gempa bumi dan peristiwa erupsi gunung berapi.
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKL-PP) Kelas II Ambon menerima satu unit mobil yang berfunsi sebagai labolatorium mobile (berjalan) dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI.