Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen Kemendagri Benny Irwan menyebut, sebanyak 15 nama calon Penjabat atau Karteker Bupati dan Wali Kota Ambon itu telah diusulkan oleh Gubernur Provinsi Maluku Murad Ismail kepada Kemendagri.
Percepatan realisasi APBD juga menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo. Sebab, realisasi belanja tersebut berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Kinerja Disdukcapil diukur dengan capaian terhadap 10 indikator. Yaitu; Perekaman KTP-elekteonik 99,3%, Kepemilikan KIA 40%. Penggunaan kertas putih pada 18 dokumen kependudukan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri] Agus Fatoni menyatakan, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemda, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [terkini].
Bidang Eksekutif tercatat 96,12 persen dari total 305.688 WL telah melaporkan [LHKPN]. Bidang Yudikatif tercatat 98,06 persen dari total 19.347 WL. Bidang Legislatif yaitu 87,05 persen dari total 20.082 WL. Lalu unsur BUMN/BUMD 97,95 persen dari total 39.181 WL yang telah melaporkan harta kekayaan ke KPK.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 78 ayat (2) huruf a menyatakan, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf karena berakhir masa jabatannya.
Perlunya komitmen pusat dan daerah untuk menyiapkan dukungan pendanaan terhadap pengembangan Prinsip Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas atau Pokmaswas.
DBH CHT merupakan pendapatan negara yang sebagian dikelola atau dialokasikan ke daerah, guna mendanai kebutuhan daerah, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Lima orang ikut tes di kampus Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Ambon, Provinsi Maluku. Dua orang di kampus IAIN Ternate, Maluku Utrara, dan satu calon di kampus IAIN Kendari, Sulawesi Selatan.
Kemendagri telah menyiapkan aplikasi yang dapat digunakan sebagai sistem administrasi pengelolaan aset. Sistem tersebut diyakini bermanfaat bagi daerah dalam mengelola aset daerah.