Bima mengklaim, bila saat ini masih ada saldo di perbankan, maka itu akan digunakan untuk membayar kegiatan pada periode akhir tahun ini.

Sedangkan saldo pada akhir tahun, bakal dihitung sebagai SiLPA 2022, yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat, seperti gaji ASN, pembayaran listrik, pengelolaan sampah dan sebagainya.

Sementara itu Dirjen Bina Keuda berdalil, sektor Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor pendorong hal ini terjadi.

Namun, Ardian mengklaim, Kemendagri mencatat terdapat tiga jenis retribusi yang naik. Yaitu; retribusi belanja kesehatan, retribusi pelayanan pemakaman, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Meski begitu, hampir seluruh sektor PAD lainnya mengalami penurunan. Seperti perhotelan dan restoran.

Kondisi seperti ini, kata Adrian, diperparah dengan adanya dana transfer pusat yang turut terkoreksi akibat refocusing dan ketidakpastian realisasi pendapatan daerah yang berasal dari PAD.

Karena itu, Pemda diberikan kesempatan untuk dapat melakukan manajemen kasnya melalui mekanisme penyimpanan di perbankan, hingga waktunya dicairkan sesuai peruntukannya.

“Begitu pendapatan Pemda terkontraksi, mereka berpikir bagaimana bayar listrik, pelayanan publik, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi terkesan pemda menyimpan uang. Padahal itu sudah ada peruntukannya, tinggal momentum kapan dibayarkan,” kata dia.

Ardian mencontohkan semisal alokasi belanja modal Pemda dalam APBD sejumlah Rp192.32 Triliyun atau 15,91 persen dari total belanja daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Ardian, pembayaran atas belanja modal dimaksud memiliki tahapan sesuai kontrak. “Jadi tidak bisa langsung digelondongkan di depan.

“Pada saat pemda butuh, bahkan hari ini sekalipun langsung kontek kembalikan uangnya, mau kita bayar, itu bisa langsung dicairkan. Jadi deposito atau di perbankan itu dalam rangka manajemen kas,” tambah dia.

“Selanjutnya, sesuai dengan arahan pak Mendagri, kami melaksanakan monitoring dan evaluasi harian terhadap realisasi APBD dimaksud kepada seluruh pemdaa guna optimalisasi dan percepatan,” kata Ardian. (BB-RED)