BERITABETA.COM, Ambon – Walikota Ambon Richard Louhenapessy menghimbau kepada seluruh warga kota Ambon untuk tetap menjaga keamanan menghadapi Pemilihan Umum (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif mendatang.

“Masyarakat Maluku, khususnya kota Ambon harus tetap menjaga keamanan, dan menciptakan kondisi yang damai baik menjelang pemilihan, saat berlangsungnya pemilihan bahkan usai pemilihan. Kota Ambon harus dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam proses menghadapi pemilihan umum mendatang,” imbau Walikota, saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesiapan Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD Privinsi Maluku dan DPRD Kota Ambon tahun 2019, bersama KPU, BAWASLU, Polres Kota Ambon, Kodim 1504/Ambon, dan Kejaksaan Negeri, yang berlangsung di Maluku City Mall, Ambon, Selasa (26/3/2019).

Walikota juga menghimbau agar seluruh masyarakat di Kota Ambon jangan terpengaruh dengan hoax atau isu-isu menjelang pemilihan umum dan legislatif. “Seluruh masyarakat Kota Ambon harus menghindari hoax. Bila mendengar berita maupun isu-isu yang tidak baik, harus segera dikonfirmasi dahulu. Meski tingkat eskalasi cukup tinggi menjelang pemilihan, namun saya yakin masyarakat di kota ini sudah dewasa dalam berpolitik. Karena itu eskalasinya akan cepat turun saat usainya pesta demokrasi mendatang,” pungkasnya.

Menghadapi pemilu 2019, Richard Louhenapessy meminta para raja (kepala desa) pada negeri-negeri (desa) yang ada di Kota Ambon untuk melakukan pengecekan terhadap data-data warga di lingkungan masing-masing. Ajakan yang sama dia tujukan juga kepada para lurah, camat, RT dan RW.

“Bila terdapat masalah atau hal yang mencurigakan, saya meminta untuk segera melapor kepada pihak Pemerintah Kota, agar dapat segera ditangani dan dicarikan solusinya,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Richard mengingatkan, survey menyatakan bahwa 100 persen masyarakat di Maluku sudah tahu akan berlangsung pemilihan umum pada bulan April. “Namun di sisi lain survey membuktikan, baru 30 persen masyarakat yang tahu bahwa pelaksanaan pemilihan Presiden dan Legislatif dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019,” ungkapnya.

Richard yakin betul masyarakat di Ambon memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai event politik ataupun tanggal penyelenggaraannya. “Dan saya yakin di hari-hari menjelang pemilihan, semua masyarakat akan semakin tahu dan pada saat ini presentasenya sudah semakin membaik,” ujarnya optimis.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Ambon, kata Richard, bersama-sama dengan unsur pimpinan yang ada di kota Ambon merasa perlu untuk kita mengadakan rapat koordinasi seperti yang digelar sore itu.

Bagi Richard, menjelang pemilihan umum sangatlah penting masyarkat dan seluruh stakeholder terkait untuk memiliki satu pemahaman. “Kita perlu satu bahasa, dan satu pemahaman untuk menghadapi tanggal 17 April nanti. Tidak boleh ada pemahaman yang berbeda, dan harus satu pemahaman saja. Sehingga segala konsentrasi kita betul-betul dalam pemahaman dan pemikiran yang sama,” tuturnya. (BB-DIAN)