Yanlua : Banyak Problem Klasik di SBT Belum Terintervensi lewat Kebijakan Anggaran
BERITABETA.COM, Bula — Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Abdul Azis Yanlua mengungkapkan, masih banyak problem klasik di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang belum terintervensi lewat kebijakan anggaran pada setiap tahun anggaran.
"Masih banyak problem klasik yang belum terintervensi dengan kebijakan anggaran di setiap tahun anggaran," ungkap Abdul Azis Yanlua saat menyampaikan pandangan akhir fraksi mereka terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 di ruang rapat paripurna DPRD SBT, Kamis (15/12/2023) malam.
Yanlua mencontohkan, kondisi Kecamatan Kilmury yang sampai saat ini masih diselimuti kegelapan dan keterisolasian akibat penerangan dan aksesibilitas jalan yang belum terjawab.
Selain itu, kasus orang hilang yang sering terjadi di bagian Pulau Teor dan Kesuy menandakan konektifitas antar wilayah masih jauh dari harapan, akses jalan Banggoi-Werinama yang saat ini menjadi mangkrak.
Dia menambahkan, tenaga dokter spesialis dan alat-alat kesehatan yang belum menjawab penanganan terhadap kualifikasi penyakit yang diderita pasien, sehingga harus dirujuk ke daerah lain.
"Ini adalah rentetan peristiwa yang menyisakan beban di hati dan sanubari kami sebagai orang yang diberi amanah untuk merepresentasi rakyat di gedung yang terhormat ini," ucapnya.
Sekretaris DPC PDI-Perjuangan ini membeberkan, belum lagi kasus Desa Rumeon yang menyisakan konflik horizontal yang berdampak pada pemblokiran Dana Desa (DD) selama kurang lebih tiga tahun.
"Itu artinya, kurang lebih anggaran DD sebesar Rp 4 miliar yang tidak dapat disalurkan untuk menjawab kebutuhan Desa Rumeon," bebernya.
Anggota Komisi A ini mengaku, berbagai problem di daerah ini telah banyak diatensikan lewat rapat paripurna maupun rapat kerja, namun beban anggaran dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) SBT menjadi faktor utama penentu.
"Kami sudah berusaha dan berbicara dengan begitu keras dan lantang, namun beban anggaran dan keterbatasan SDM di lingkup Pemda menjadi faktor utama penentu apakah problem tersebut dapat dijawab atau sebaliknya," akuinya. (*)
Editor : dhino p