BERITABETA.COM, Ambon  - Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku terus berupaya untuk mengurangi masalah kemiskinan ekstrem yang melilit sebanyak  22.110 rumah tangga [RT] di  lima kabupaten dan kota.

Pada APBD Tahun 2023, Pemprov dan DPRD Maluku telah menyepakati porsi alokasi anggaran sebesar Rp3,02 triliun yang akan dipruntukkan dalam sejumlah program penanganan kemiskinan ekstrem.

Wakil Ketua DPRD Maluku Melki Sairdekut kepada wartawan di Ambon menjelaskan, program yang ditetapkan masih tetap seperti tahun anggaran 2022.

“Tentunya kita membutuhkan anggaran yang cukup bagi program pemberdayaan masyarakat dan perbaikan infrastruktur," kata Melki Sairdekut  Ambon, Selasa (6/12/2022).

Ia menjelaskan, jumlah penduduk miskin ekstrem di Maluku mencapai 97.747 jiwa, dengan total rumah tangga miskin ekstrem 22.110 rumah tangga.

Jumlah ini tersebar di lima daerah masing-masing,  Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Seram Bagian Timur.

Terkait perbaikan infrastruktur, Badan Anggaran DPRD Maluku telah mendorong pemerintah daerah untuk secara kontinyu menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi.

Salah satunya soal ruas-ruas jalan di setiap kabupaten dan kota yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Kita harapkan pada tahun anggaran 2023 nanti bisa menyelesaikan kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan, walau pun disadari tahun depan ada sejumlah kewajiban yang lain dari pemerintah daerah untuk diselesaikan," ujarnya.

Ia mencontohkan, menyelesaikan cicilan utang SMI dan telah disepakati tahun depan dilakukan pembayaran cicilan sebesar Rp136 miliar, juga termasuk pengalokasian anggaran untuk mengantisipasi kebencanaan serta tahapan pemilu serentak 2024.