BERITABETA.COM, Ambon – Pemerintah Pusat telah mencanangkan program strategis nasional di wilayah Maluku. Satu diantaranya, pembangunan Ambon New Port atau Pelabuhan Baru Ambon. Infrastruktur ini disiapkan oleh Pemerintah Pusat (Pempu) untuk merealisasikan Lumbung Ikan Nasional ataiu LIN Provinsi Maluku. 

Sejumlah pejabat Pempus antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, sebelumnya telah mengunjungi Maluku.

Pembangunan Ambon New Port Dari dari segi ekonomi sosial dan politik dinilai akan membuka ruang dan kans bagi Maluku untuk memperoleh tambahan satu Daerah Otonomi Baru (DOB). Ide ini sebelumnya telah diutarakan oleh Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy kepada wartawan di Ambon.

Politisi anyar Golkar Maluku ini berasumsi, keberadaan Ambon New Port kedepan dapat menjadi langkah awal sekaligus pintu masuk bagi Pempus untuk memekarkan DOB yaitu Kabupaten Kepulauan Ambon yang meliputi wilayah Kecamatan Jazirah Leihitu dan Salahutu, Maluku Tengah.

"Kedepan sangat dimungkinkan ada pemekaran daerah baru di Pulau Ambon. Jika kedepan Kabupaten Pulau Ambon dapat terwujud, tentu sangat berdampak secara ekonomis dan sosial terhadap kepentingan daerah dan masyarakat Leihitu dan Salahutu khususnya,"ujar Richard Louhenapessy.

Pernyataan Wali Kota Ambon ini direspons positif oleh tokoh pemuda  asal Leihitu Johan Slamet. Dia berasumsi, program startegis nasional tersebut dapat menjadi pertimbangan Presiden Ri Joko Widodo selaku Kepala Negara yang memiliki kewenangan terkait hal tersebut untuk dapat memekarkan lagi DOB di Maluku, yakni Kabupaten Kepulauan Ambon.

Bertalian dengan itu Slamet mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan Ambon New Port di wilayah Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

"Hemat saya, keberadaan Ambon New Port akan berdampak secara ekonomi terhadap daerah dan masyarakat. Dari aspek politik, mungkin Presiden RI dapat memekarkan Kabupaten Kepulauan Ambon. Jika ini terwujud, tentu ini juga menadi harapan masyarakat jazirah Leihitu dan salahutu,” kata Johan Slamet kepada wartawan, Senin (08/11/2021).

Alasannya, dampak dari keberadaan Ambon New Port nantinya ikut menumbuhkembangkan sector ekonomi termasuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sekaligus mengurangi angka kemiskinan di Maluku.

"Pembangunan Ambon New Port ini sesuai perencanaannya akan memiliki efek pengganda atau Multiplier Effect, yakni dapat menjadi stimulan untuk pembentukan DOB,"timpalnya.

Selama ini, kata Slamet, masyarakat Jazirah Leihitu dan Salahutu telah berjuang untuk keluar dari kabupaten Maluku Tengah hingga memiliki DOB.

Namun, lanjutnya, asa tersebut sering terganjal dengan berbagai dalih yang disampaikan para pihak yang tdiak sepakat dengan aspirasi masyarakat Jazirah Leihitu dan Salahutu.

"Jadi saya kira, keberadaan Ambon New Port, kedepan dapat membangun perekonomian daerah serta masyarakat. Selaku anak daerah Jazirah Leihitu, saya mendukung sepenuhnya gagasan Walikota Ambon untuk pemekaran DOB di wilayah Pulau Ambon," tandasnya.

Dia merujuk keterangan Wali Kota Ambon yang menyatakan, pembangunan Ambon New Port di lokasi atau atas lahan 200 hektare itu sudah 60 persen luas wilayah Kota Ambon.

Jika memakai logika komparasi, menurut Slamet, Ambon New Port juga akan menjadi diskresi bagi Pemerintah Pusat untuk mendorong Jazirah Leihitu dan Salahutu menjadi DOB.

“Saya mendukung pembangunan Ambon New Port, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan pembentukan DOB, demi keberlangsungan dan kemajuan masyarakat Jazirah Leihitu dan Salahutu,” pungkasnya. (*)

 

Editor: Redaksi