BERITABETA.COM, Ambon — Capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pendidikan di Provinsi Maluku tergolong masih sangat rendah.

Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Sadali Ie saat membuka Rapat Koordinasi tentang capaian implementasi kebijakan merdeka belajar dalam upaya pemerataan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Maluku yang digelar di Hotel The Natsepa Ambon, Kamis (11/7/2024).

Sadali menandaskan, berdasarkan data Hasil Asesmen Nasional (Rapor Pendidikan) Tahun 2023, menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan untuk Provinsi Maluku masih sangat rendah, berkisar pada angka 34,82, terutama untuk indikator literasi, numerasi dan karakter.

“Untuk menjawab permasalahan tersebut agar bisa berjalan dengan efektif dan optimal, maka daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Sadali Ie.

Dia menambahkan, hal ini dikarenakan semakin rendah dan biasnya capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan dasar, menunjukkan semakin rendahnya kualitas intervensi daerah.

“Olehnya itu, kami menghimbau kepada seluruh Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, terutama kepada Dinas Pendidikan, agar alokasi dan penggunaan Specific Grant Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pendidikan, lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja SPM," tambahnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku ini menegaskan, khususnya peningkatan mutu pelayanan dasar, yaitu literasi, numerasi dan karakter peserta didik yang menjadi permasalahan utama pada satuan pendidikan yang ada di wilayah Maluku dan tidak lupa juga yang paling penting peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu hasil belajar pada tahun 2025 nanti. (*)

Editor : Redaksi