Puluhan mahasiswa di Kota Ambon yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi bungkam di depan Mapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease meminta polisi membebaskan Risman Soulisa yang terjerat dugaan pelanggaran UU ITE.
Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ambon resmi mencabut laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dengan terlapor Ketua PKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail selaku Ketua TP PKK Provinsi Maluku dan Bupati Buru Selatan (Bursel) Safitri Malik Soulisa.
Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease resmi menetapkan Risman Wahab Solisa sebagai tersangka dengan tuduhan, dugaan tindak pidana ujaran kebencian atau penghinaan, dan atau menyiarkan berita hohong di media sosial.
Risman Soulisa, salah satu mahasiswa Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, ditangkap aparat Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Minggu malam (25/7/2021).
Sebelum dibawa ke Lapas Perempuan Kota Ambon, tersangka diperiksa penyidik. Dia dicecar sebanyak 21 pertanyaan oleh jaksa penyidik Yochen Almahdaly.
Proses penyidikan terhadap laporan kasus dugaan gratifikasi yang melilit Eva Elia, istri dari Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Taher Hanubun, resmi ditutup oleh Kejaksaan Tinggi Maluku.
Dugaan kasus korupsi dana honorarium Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Seram Bagian (SBT) saat ini sudah naik tahap penyidikan. Polisi Polres SBT mengaku tegah maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk menuntaskan dugaan korupsi dana honorarium sebanyak 280 anggota Satpol PP Kabupaten SBT itu.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT) mengakui penanganan kasus proyek talud di pantai wisata Gumumae, belum dapat dilanjutkan. Penyelidikan proyek bernilai Rp.1,4 miliar ini, masih harus menunggu hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Maluku.
Proyek pembangunan talud penahan ombak di pantai wisata Gumumae, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tuntas sudah pekerjaannya. Waktu pemeliharaan pekerjaan proyek bernilai Rp 1,4 milir yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 itu pun sudah usai sejak Juni 2021.
Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) untuk Advokasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU PKS.