Setelah dilakukan pemeriksaan oleh ahli untuk pekerjaan tersebut, terdapat kekurangan volume. Pada  beberapa item pekerjaan ditemukan tidak sesuai dan menyebabkan terjadinya kerugian negara, dalam proyek tersebut sebesar Rp. 1.023.870.488,52.

"Berdasarkan perhitungan BPKP Provinsi Maluku sebesar Rp. 1.023.870.488,52 (satu miliar dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah lima puluh dua sen)," beber Ardy.

Juru Bicara Kejati Maluku ini mengatakan, penahanan kedua tersangka ini dilakukan untuk mengantisipasi keadaan yang dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana lainnya.

“Kita langsung melakukan penahahan terhadap kedua tersangka,” tandasnya.

Tersangka AM dan MS ditahan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Kedua tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas IIA Ambon selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan 16 November 2024.

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal : Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana (*)

Editor : Redaksi