BERITABETA.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah akan terus membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Tak hanya itu, pemerintah daerah (pemda) juga mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat.

Sri Mulyani menyebutkan, hingga awal bulan ini, sudah ada sebanyak 20 daerah yang mendapatkan bantuan pinjaman dari Pemerintah Pusat.

“Saat ini lebih dari Rp 10,5 triliun sudah kami salurkan untuk 20 pemda yang melakukan MoU dengan Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI),” ujar Sri Mulyani melalui webinar virtual yang digelar Tempo.co pada Jumat (11/12/2020) seperti dikutip dari cnbcindonesia.com.

Bantuan kepada pemda ini diberikan melalui tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Ini diharapkan dapat membantu daerah untuk bisa kembali melakukan program kerjanya sekaligus memulihkan ekonomi daerahnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan, ada tambahan satu pemda lagi yang melakukan perjanjian dengan PT SMI. Sehingga totalnya menjadi 21 pemda.

Namun, dia tidak menjelaskan lebih detail mengenai daerah tersebut dan berapa total pinjamannya.

“Update terakhir 21, terdiri dari 10 provinsi dan 11 kabupaten/kota ya,” kata dia kepada CNBC Indonesia, Jumat (11/12/2020).

Sebelumnya, Gubernur Maluku, Murad Ismail juga mengungkapkan, pada 27 November 2020 pukul 16.30 WIT,  ia telah menandatangani MoU antara PT. SMI (di bawah Kementerian Keunagan/BUMN), dengan Pemprov Maluku. Sarana Multi Infrastruktur. MoU itu untuk meningkatkan infrastruktur di bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, dan Bidang Cipta Karya.

“Ini harga diri saya, yang saya pertaruhkan. Ini pakai KTP saya mereka foto copy, dan saya paraf tumpukan brkasnya,” ungkap Gubernur.

Sebelum itu, dirinya sudah bertemu dengan Direktur PT SMI dan memaparkan soal luas wilayah terasuk berapa APBD Maluku, sehingga perusahaan itu tertarik dan prihatin dengan kondisi Maluku. Dirinya pun telah memaparkan soal ini di BPK.

Tentunya, faktor hingga Pemprov Maluku bisa dapat pinjaman dari PT SMI itu, karena terhitung September hingga Oktober APBD Maluku yang terserap sekitar 67 %. Dan pertumbuhan ekonomi di 34 provinsi di Indonesia, hanya dua provinsi yang plus yaitu Papua dan Maluku.

“Itu semua jadi pertimbangan untuk kita bisa dapat ini (dana 700 miliar). Makanya kalau kita tidak ambil, kita rugi bangat. DKI Jakarta minta 12 T, Jawa Barat 4 T. Jawa Tengah dan Jawa Timur itu mereka minta berapa, tapi sampai sekarang mereka belum disetujui. Dan beberapa kabupaten juga minta, tapi di Maluku tidak ada. Dan provinsi di luar jawa mungkin satu-satunya kita (Maluku yang minta),” ungkap mantan Komandan Korps Brimob Polri ini.