BERITABETA.COM, Ambon – Audit investigasi mengenai kasus dugaan korupsi belanja langsung Sekretariat Daerah atau Setda Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), tahun anggaran 2016 senilai Rp.18 miliar itu dilakukan tim khusus Inspektorat Provinsi Maluku.

Sebelumnya, tim khusus Inspektorat Maluku itu telah bertandang ke bumi Saka Mese Nusa (julukan kabupaten SBB), untuk memeriksa berbagai hal terkait peruntukan anggaran belasan miliar tersebut.

Tim khusus (auditor) Inspektorat Maluku saat itu didampingi tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. Mereka memeriksa pihak terkait di lingkup Setda Pemkab SBB.

Sejumlah bahan dan keterangan dari audit investigasi itu kabarnya juga diperoleh tim auditor. Seterusnya hasil audit akan diserahkan ke Kejati Maluku.

Soal audit belanja langsung Setda SBB yang tengah dilakukan tim khusus tersebut diakui oleh Kepala Inspektorat Provinsi Maluku, Rosida Soamole.

Rosida membenarkan, pihaknya atau tim khusus masih bekerja. Hanya saja, tentang apa saja yang ditemukan oleh tim auditor, ihwal tersebut belum bisa disampaikan secara gamblang oleh Kepala Inspektorat Maluku ini.

“Kalau hasil auditnya, nanti tanyakan lebih lanjut ke Kejaksaan Tinggi Maluku,” ujar Rosida Soamole ketika di konfirmasi beritabeta.com di Ambon, Selasa (24/08/2021).

Rosida menjelaskan, pihaknya hanya diminta bantu oleh Kejati Maluku untuk melakukan audit tentang perhitungan kerugian negara.

Namun terkait dengan hasil audit anggaran 2016 sebesar Rp.18 miliar itu belum selesai.

"Belum ada hasil audit. Karena hasil pemeriksaan itu langsung di serahkan ke kejaksaan bukan ke inspektorat," kata Rosida.

Menurutnya audit terkat dengan dugaan korupsi dilakukan oleh pegawai inspektorat atas permintaan kejaksaan.

"Soal hasilnya itu langsung ke kejaksaan. Karena kami hanya diminta bantu untuk audit dan apa saja yang diperiksa," imbuhnya.

Diketahui, penanganan kasus ini sebelumnya tim Penyidik Kejati Maluku telah memeriksa kurang lebih 13 orang. Mereka adalah pihak terkait di lingkup Setda Pemkab SBB.

Dua orang diantaranya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten SBB, Mansyur Tuharea, dan eks Bendahara Setda Kabupaten SBB, Rio Khormain.

Sekda SBB Mansyur Tuharea diperiksa terkait masalah ini karena bersangkutan adalah Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA.

Kabarnya, belanja langsung untuk program dan kegiatan tahun anggaran 2016 senilai Rp.18 miliar lingkup Setda Pemkab SBB meliputi sejumlah item.

Antara lain; penyediaan makanan dan minuman, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan jasa surat menyurat.

Belanja rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah. Penyediaan jasa pendukung administarasi/tehnis perkantoran.

Pengadaan peralatan gedung kantor, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan lain-lain.

Sejumlah item itu sebagian anggarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara jelas oleh pihak Setda Pemkab SBB. (*)

 

Pewarta : Febby Sahupala