Risiko Korupsi dan Suap

 Firli Bahuri menyatakan temuan risiko korupsi yang dipetakan berdasarkan hasil SPI 2021 yaitu; penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, risiko korupsi pada pengelolaan pengadaan barang/jasa, dan suap/gratifikasi masih terjadi hampir di semua instansi.

Intervensi (trading in influence) baik dalam bentuk penentuan program dan kegiatan, perizinan, hingga penentuan pemenang pengadaan barang dan jasa pemerintah, paling banyak terjadi di instansi pusat (kementerian/lembaga). Risiko korupsi dalam promosi/mutasi [jual beli jabatan] banyak terjadi di lingkungan pemerintah kabupaten.

Berikut ini 6 poin rekomendasi KPK melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021. Pertama, meminimalisir perdagangan pengaruh dalam pengambilan keputusan [misalnya: optimalisasi teknologi, pengelolaan coi].

Kedua, memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal untuk mendeteksi kejadian korupsi. Ketiga, optimalisasi pengawasan internal dan eksternal.

Keempat, penguatan sosialisasi, kampanye dan pelatihan antikorupsi terhadap pegawai/pejabat dan pengguna layanan.

Kelima, peningkatan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan coi. Dan keenam, pengembangan sistem pengaduan masyarakat terkait korupsi.

Firli berujar, KPK dalam strategi nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK, berperan mengkoordinasikan seluruh program pencegahan korupsi baik di instansi pemerintah maupun di internal KPK,

Pada periode 2021-2022, Stranas PK melaksanakan 12 aksi [PK] yang melibatkan 48 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 57 kabupaten dan kota.

Firli mengklaim, dalam jangka waktu pelaksanaan target dua tahun Stranas PK tersebut, pelaksanaan 12 aksi pencegahan korupsi ini telah memberi dampak signifikan.

Hal tersebut, kata dia, tergambar dari beberapa capaian sebagai berikut yaitu; wilayah pelabuhan, Stranas PK bersama stakeholders kunci telah melakukan penyederhanaan dan penguatan proses bisnis ekspor-impor melalui Indonesia nasional single window.

Sehingga, lanjutnya, barang impor yang masuk ke pasar domestik pada saat panen raya - di mana produksi lokal sedang tinggi dipastikan tidak terjadi lagi. sehingga harga di tingkat konsumen menjadi lebih terkendali dan stabil.

Proses pengadaan barang dan jasa, khususnya untuk belanja langsung pemerintah di bawah 200juta, saat ini telah dilakukan secara online melalui platform bela pengadaan yang mengadopsi sistem belanja marketplace.

“Sejumlah 290.000 UMKM telah menjadi mitra pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia,” sebutnya.

Lalu bidang pelayanan administrasi kependudukan dan bantuan sosial, Stranas PK bersama Kemensos RI dan Kemendagri mendorong agar NIK dijadikan primary key dalam pengelolaan data bantuan sosial. Salah satunya dengan cara pemadanan dtks dengan nik yang saat ini telah mencapai 87%.

Melalui perbaikan tata kelola data ini, kata Firli, terjadi efisiensi dalam bentuk perluasan cakupan penerima bansos atau setara dengan 2,83 triliun rupiah, dan untuk penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan nasional (PBI JKN), setara dengan 672 miliar rupiah.

Di bidang komunikasi pada 2021, menurut dia, sense of ownership dan engagement mulai terlihat di lingkungan kementerian/lembaga/pemda.

Selain itu, lebih dari 20 CSO pusat dan 100 LSM serta akademisi lokal telah dilibatkan dalam diskusi-diskusi penyusunan aksi dan monitoring pelaksanaan aksi dan 11 serial bincang stranas pk webinar pencegahan korupsi.

Untuk koordinasi, KPK mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengelolaan keuangan negara yang anti korupsi yang diukur melalui SPI.

Selain itu, KPK mengukur keberhasilan perbaikan sistem tata kelola pencegahan korupsi pada pemerintah daerah dari jumlah penyelenggara negara yang menjadi tersangka dibandingkan dengan jumlah pemda yang didampingi. Tercatat ada 9 penyelenggara negara dari 542 daerah yang didampingi atau sebesar 98,34%.