Penyelamatan Uang Negara

Upaya KPK dalam mendorong penyelamatan keuangan negara dan/atau keuangan daerah dilakukan dengan cara; mendorong OPD terkait pada masing-masing pemda agar melakukan penyelamatan keuangan dan aset daerah.

Kemudian rapat koordinasi sertifikasi dan penertiban aset dengan melibatkan Pemda, BPN di seluruh wilayah.

Audiensi dengan Kejaksaan dan Kepolisian terkait kerjasama penyelesaian asset bermasalah dan penagihan tunggakan pajak. Melakukan monitoring penagihan piutang pajak daerah kepada seluruh pemda.

Menandatangani dan mendeklarasikan pakta integritas pengembalian aset baik bergerak maupun tidak bergerak segera setelah PN tidak lagi menjabat.

Firli menyebut, capaian penyelamatan keuangan negara/daerah tahun 2021 totalnya Rp35.965.210.077.508 [tiga puluh triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar dua
ratus sepuluh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah].

Rinciannya; piutang pajak daerah yang berpotensi tidak tertagih Rp4.952.126.642.195 [empat triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu serratus sembilan puluh lima rupiah].

Pensertifikatan aset sejumlah Rp11.222.298.928.435 [sebelas triliun dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah].

Penyelamatan aset [pemulihan/penertiban aset daerah] sejumlah Rp10.318.185.982.907 [sepuluh triliun tiga ratus delapan belas miliar serratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah].

Penyelamatan aset daerah - fasos-fasum sejumlah Rp9.472.598.523.971 [sembilan triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah].

KPK hingga kini terus mendorong peningkatan monitoring prevention centre oleh pemda dengan 8 area intervensi meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah.

Supervisi

Sesuai UU 19 tahun 2019, KPK diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi (Polri dan  Kejaksaan).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPK melakukan beberapa kegiatan yaitu, penguatan APIP dan APH, pengiriman SPDP online, pengecekan perkara berlarut-
larut, ambilalih perkara, gelar perkara dengan APH, pengiriman berkas perkara P-21, pemantauan pelaksanaan sidang pengadilan tipikor, koordinasi dengan komisi yudisial.

Koordinasi lainnya dalam bentuk; pencarian terhadap DPO, bantuan riksa ahli dan cek fisik, bantuan riksa saksi dan tsk oleh APH, bantuan pelacakan aset, koordinasi dengan instansi/ lembaga lainnya.

Sepanjang 2021 terdapat 107 berkas perkara yang disupervisi telah naik tahapan sebanyak 92 berkas perkara. Rinciannya; P21 69 berkas perkara, inkracht 14 berkas perkara, SP3 9 berkas perkara.

DPO

KPK pun melakukan fasilitasi penanganan perkara APH lainnya. Antara lain dalam pencarian Daftar Pencarian Orang [DPO] sebagai berikut;

Khoironi F Cadda - perkara korupsi APBD Morowali tahun 2007 - Kejati Sulawesi Tengah. Cristian Andi Pelang - perkara korupsi pekerjaan penggantian jembatan Torate Cs Donggala Kejati Sulawesi Tengah.

Hasan, perkara korupsi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), Kejati DKI, Deni Gumelar - perkara korupsi dalam proyek pembangunan pabrik bentonite Jawa Barat - Kejati Jabar.

DPO KPK saat ini adalah Harun Masiku pada 2020, Surya Darmadi 2019, Izil Azhar 2018, dan Kirana Aotama pada 2017. (BB)

 

 

Editor: Redaksi