“Artinya cukup banyak harta yang tidak dilaporkan baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain. Inilah kenapa akurasi ingin kita dorong lebih maju. Karena semakin tinggi kepatuhan, maka akurasi harus menjadi fokus KPK ke depan,” kata Pahala Nainggolan, dalam kesempatan yang sama.

Ia mengungkapkan temuan ini merupakan hasil pemeriksaan pada sistem LHKPN yang bernama Simpedal. Yaitu; sistem keuangan yang dibangun KPK bersama bank yang dapat memantau keuangan, asuransi dan bursa.

“Kita juga bisa mengecek sertifikat dengan BPN dan Samsat di daerah. Saat ini KPK lebih aktif dengan beberapa stakeholders untuk melakukan check balance dalam mengecek harta seseorang,” papar Pahala tegas.

Selain itu, masalah lain yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah tren usia penyelenggara negara dalam menyampaikan LHKPN.

Dari data kategori usia penyelenggara negara yang menyampaikan LHKPN terjadi peningkatan dimana penyelenggara negara dengan umur di bawah 40 tahun lebih patuh melaporkan.

Sedangkan, semakin tua usia penyelenggara negara, semakin sulit untuk melaporkan.

Dengan ditargetkannya akurasi LHKPN mulai tahun 2021, saat laporan tidak lengkap maka KPK tidak akan menerima laporan tersebut.

“Kita bicara akurasi. Laporan tidak lengkap bisa juga lampirannya tidak pas, atau nilainya tidak benar, tidak akurat. Dan ini akan kita komunikasikan dengan yang bersangkutan. Jika surat kuasa tentang anak atau istri tidak dilampirkan, kami anggap tidak dapat diterima,” tegas Pahala Nainggolan. (BB-RED)