BERITABETA.COM, Bula — Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] Abdul Mukti Keliobas meminta kepada Kepala Desa [Kades] definitif yang baru dilantik agar transparan dalam pengelolaan Dana Desa [DD] dan Alokasi Dana Desa [ADD].

Permintaan Bupati SBT itu disampaikan Wakil Bupati [Wabup] SBT Idris Rumalutur dalam sambutannya pada kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan puluhan Kades definitif hasil Pemilihan Kepala Desa [Pilkades] serentak 2022 di Gedung Serbaguna Dinas Kesehatan SBT, Jumat (30/12/2022).

Keliobas mengungkapkan, setiap tahun desa-desa mendapatkan kuncuran anggaran miliyaran rupiah untuk kemajuan desa, baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara [APBN] maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD].

"Saya meminta kepada para kepala negeri [desa] agar transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Bekerjalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sejalan dengan banyaknya pendanaan yang masuk ke desa, trend pengawasan pun akan semakin ketat," ungkap Abdul Mukti Keliobas.

Mukti menandaskan, salah satu komitmen Pemerintah Pusat [Pempus] untuk mendorong seluruh perluasan besar kesejahteraan lapisan masyarakat, diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal.

"Undang-undang tentang desa dapat menjadi salah satu komitmen program yang berpihak pada rakyat sebagai dasar pembangunan yang merupakan wujud keberpihakan kepada kelompok masyarakat sebagai akar rumput yang dalam piramida kependudukan berada pada posisi bawah," tandasnya.

Bupati SBT dua periode ini berujar, seorang Kades memiliki tugas yang besar. Bukan hanya terfokus pada program dan nominal anggaran yang diusulkan kepada pemerintah, namun harus mampu membawa masyarakatnya hidup secara layak.

Untuk itu, dia mengingatkan agar Kades definitif yang baru dilantik ini senantiasa mampu memegang teguh amanah dan berkomitmen atas janji yang dituangkan dalam visi-misi, dengan mendukung program Pemerintah Daerah [Pemda] SBT dalam mewujudkan fokus kegiatan pembangunan secara merata.

"Kepala negeri harus mampu membawa masyarakatnya hidup secara layak, karena idealnya seorang [Kades] menggiatkan kembali budaya gotong-royong yang saat ini hampir punah," ujarnya mengingatkan. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi