Ia juga meminta, agar  kebijakan pengalihan konsep dari PLTD berbasis posil menuju konsep energi baru terbarukan (EBT) yang ditetapkan pemerintah agar dapat dipertimbangkan khusus daerah-daerah di wilayah timur.

“Sebaiknya program pengalihan dari PLTD berbasis posil ke EBT itu dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan daerah-daerah yang surplus, sedangkan untuk daerah-daerah di wilayah timur dapat dipertimbangkan lagi. Kita ini memulai dari yang tidak ada, sehingga ini harus dipertimbangkan lagi,” pinta Mercy.

Dengan nada penuh haru Mercy meminta agar pemerintah tidak lagi memberlakukan kebijakan moratorium terkait penyedian fasilitas-fasilitas untuk menunjang ketersersedian listrik di Maluku.

“Kami butuh listrik Pak, jangan lagi ada moratorium yang menghambat lagi. Ini kebutuhan yang ditunggu. Masyarakat tidak mau tahu, mereka tahu kami dari Komisi VII, prinsipnya mereka ingin menikmati listrik,” tandas.

Suara Mercy pun mendapat perhatian dari  Menteri ESDM Arifin Tasrif yang saat itu duduk di depannya. Tasrif mengakui, terkait masalah elektrifikasi di wilayah Timur Indonesia tidak ada lagi istilah moratorium, semua program akan tetap berjalan.

Begitu pun soal rencana program konversi (pengalihan) energy dari diesel ke gas, akan diberlakukan secara estafet tanpa harus menghentikan apa yang sudah berjalan.

“Terkait dengan semua fasilitas yang dibangun di Maluku itu, tahun ini proses tendernmya sementara dilakukan dan targetnya di tahun 2022 sampai 2023 akan tuntas,” kata Tasrif.

Usai rapat tersebut, Mercy pun mengaku legah, lantaran sejumlah persoalan yang selama ini belum terjawab sudah diamini oleh Menteri ESDM.  Termasuk mesin yang didatangkan untuk menopang kelistrikan di Maluku akan menggunakan energy biodiesel (B30) atau Bahan Bakar Nabati.

Kesepakatan ini, kata Mercy,  juga telah tertuang dalam rekomendasi Komisi VII DPR RI pada poin 5 agar negera segera menyediakan satuan pembangkit diesel (SPD) dan juga menyediakan pasokan gas kepada daerah berbasis 3T yang sampai saat ini masih bermasalah soal elektrifikasi.

Selain masalah elektrifikasi, Mercy bersama tiga politisi asal Maluku yang duduk di parlemen, terus gigih memperjuangkan sejumlah program yang kini digadang akan hadir di Maluku.

Dan satu per satu, mulai tampak terwujud, sebut saja masalah Lumbung Ikan Nasional (LIN), Ambon New Port dan yang sementara dikebut adalah pengesahan RUU Daerah Kepulauan yang di dalamnya termasuk Provinsi Maluku.

Inilah sosok pemilik nama lengkap Mercy Chriesty Barends srikandi Maluku di Senayan yang selalu setia memperjuangkan nasib rakyat Maluku.

“Jadilah Kartini masa kini yang tangguh, dan cerdas untuk masa depan Indonesia,” tulis Mercy di Hari Kartini 21 April 2021 (***)     

Pewarta : dhino pattisahusiwa