BERITABETA.COM, Bula — Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Heriyanto Aritonang mengungkapakan, akses reforma agraria merupakan program kerjasama antara BPN dengan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

Untuk itu, dia menegaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kabupaten SBT diharapkan dapat mengarahkan program-programnya ke desa-desa yang dijadikan sebagai kampung reforma agraria.

"Jadi reforma agraria mengamanatkan dua hal, yang pertama Access reform yang mengatur tentang penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah. Kemudian yang kedua asset reform artinya akses yang kita akan bawa terhadap akses yang sudah ada" ungkap Heriyanto Aritonang dalam Sosialisasi Penanganan Akses Reforma Agraria (RA) di Desa Waiketam Baru dan Desa Waisamet Kecamatan Bula Barat, Sabtu (24/7/2021)

Heriyanto menegaskan, dengan adanya peraturan presiden (pepres) nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria maka sudah ada nota kesepahaman antara BPN dengan sejumlah kementerian.

Menurutnya, dalam kerjasama antara BPN dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mewujudkan pemberdayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menegah, nelayan dan petani.

"Makanya kita kerjasama dengan pihak koperasi, BRI, kerjasama yang berkaitan dengan keuangan agar nanti bisa membantu masyarakat tentang akses apa yang bisa diberikan. Jadi pemilik tanah yang tanahnya belum dilegalisasi disertifikatkan dapat memperoleh kesempatan untuk mengakses sumber-sumber produksi" tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pangan dan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian SBT Surahman menandaskan, Dinas Pertanian SBT sangat mendukung kegiatan akses reforma agraria yang berlangsung di Kecamatan Bula Barat itu.

"Pada prinsipnya kami mendukung, karena antara Pertanian dengan kegiatan BPN ini memang hubungannya sangat erat sekali. Karena kita orang pertanian pasti ada kepastian lahan, dengan kepastian lahan itulah yang menentukan para petani bisa melakukan usahanya dengan baik" beber Surahman.

Sementara itu Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) SBT Jafar Kwairumaratu dalam sambutannya saat membuka kegiatan sosialisasi tersebut mengungkapkan, BPN tidak saja dikenal dengan program mengukur tanah.

Menurutnya, saat ini BPN sudah mulai berinovasi untuk melakukan program yang mengarahkan pada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

"Sekarang Agraria tidak lagi berbicara soal mengukur tanah, tetapi agraria sudah bicara tentang bagaimana tanah dan segalanya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan salah satunya reforma agraria ini dengan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pendapatan" ungkap Jafar Kwairumaratu (*)

Pewarta : Azis Zubaedi