Politisi Partai Keadilan dan Persatuan [PKP] bahkan memvonis Pemkab SBT selama ini tidak serius dalam menyelesaikan masalah listrik yang menjadi kebutuhan masyarakat di negeri 'Kaisia' itu.

"Untuk yang satu itu [PLTD Kilmury] kayaknya Pemkab tidak serius untuk bisa menyelesaikan Sertifikat Laik Operasi [SLO]," ungkap Abdullah Kelilauw.

Mantan Wakil Ketua DPRD SBT itu mengaku, untuk mengaktifkan PLTD Kilmury hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 250-300 juta, namun tidak dianggarkan oleh Pemkab SBT.

Ia bahkan mengaku, sangat menyesal karena kerja keras Bersama sejumlah rekannya di Komisi C DPRD SBT belum juga membuahkan hasil.

"Di tahun ini kita belum bisa menyalakan listrik di Kilmury, karena anggaran SLO untuk PLTD Kilmury belum dianggarkan di tahun 2022," bebernya.

Wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan [Dapil] III yang meliputi Kecamatan Pulau Gorom, Gorom Timur, Pulau Panjang, Wakate dan Teor itu berharap agar masalah listrik di SBT menjadi perhatian serius Pemda setempat.

Targetnya kata dia, agar semua wilayah di kabupaten penghasil minyak bumi itu, baik pada daerah pulau-pulau maupun daerah terpencil bisa teraliri listrik secara menyeluruh.

"Harapan kami mudah-mudahan kedepan, hal ini menjadi perhatian serius, sehingga di SBT secara keseluruhan sudah bisa PLN nyala di semua tempat, apakah itu di pulau-pulau maupun di daerah-daerah yang ada di pedalaman," tandasnya (*)

Pewarta : Azis Zubaedi