Saadiah juga mengkritisi kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang menetapkan harga gabah sebesar Rp 6.500/kg tanpa memperhitungkan kualitasnya.

“Kebijakan ini bisa berujung pada Bulog menerima gabah berkualitas buruk yang sulit disimpan dalam jangka panjang, terlebih di musim penghujan seperti sekarang,” ujarnya.

Ia menekankan perlunya langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Perlu revitalisasi sistem penyimpanan dan distribusi beras, termasuk perbaikan manajemen gudang Bulog serta penguatan pengawasan agar kualitas beras tetap terjaga,” jelas Saadiah.

Ia pun mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi mekanisme impor beras yang diduga menjadi sumber masalah ini.

“Jika beras berkutu ini berasal dari beras impor, maka kita harus mempertanyakan bagaimana proses seleksi dan pengawasannya sebelum beras masuk ke Indonesia,” imbuhnya.

Sebagai wakil rakyat, Saadiah menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus memantau, mengawasi dan mendesak perbaikan sistem pengelolaan cadangan pangan nasional.

“Ketahanan pangan adalah isu strategis. Pemerintah harus bertanggung jawab agar rakyat mendapatkan beras yang berkualitas dan layak konsumsi,” tutup saadiah uluputty (*)

Editor : Redaksi