Persoalan ini, kata dia, harus menjadi tanggung jawab semua orang, baik Pemerintah Kabupaten SBT, Pemerintah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Pusat.

"Ini bukan kita mengambil langkah-langkah atau mendikotomi tugas-tugas, tapi gerakan cepat kita bagi saya ini penting sekali, ini keresahan masyarakat yang dirasakan hari ini" ucap Fathul.

Politisi PPP SBT ini mengajak seluruh pemangku kebijakan baik kabupaten, provinsi, baik legeslatif maupun eksekutif, dan kementerian untuk ikut mengawal kepentingan masyarakat di wilayah itu.

"Muda-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita gerakan bisa direspon langsung oleh kementerian yang berwenang juga oleh balai jalan dan jembatan provinsi Maluku" harapnya.

Di tempat yang sama, Anggota DPRD asal Partai Nasdem Munawir Kubal mengaku saat ini pembangunan infrastruktur di SBT masih terkendala, termasuk Kecamatan Kilmury.

Permasalahan pembangunan infrastruktur di SBT masih terkendala, akibat dari kecilnya APBD SBT sehingga tidak mampu menampung seluruh kepentingan infrastruktur di daerah.

"Sebagai wakil rakyat saya mempertegas komitmen saya kepada Pemerintah Provinsi maupun lewat Balai Jalan wilayah XIV Maluku untuk bisa menjadi perhatian serius bersama dan Dirjen PUPR, Jalan dan jembatan untuk bisa ditangani secara serius" harapnya.

Ketiga politisi muda SBT ini juga berharap ada partisipasi serius dari tiga anggota DPRD Provinsi Maluku asal SBT lewat kebijakan politik anggaran di Parlemen Maluku  (BB-AZ)