BERITABETA.COM, Ambon – Pengusutan perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembebasan lahan untuk pembangunan dermaga dan sarana prasarana Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku tahun 2015, terus bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Soal pengembangan perkara dugaan tipikor senilai Rp 3,8 miliar ini, tim penyidik Kejati Maluku kembali melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi.

Adalah Muchtar Camma Ketua Tim Yuridis dari BPN, Dominggus Helaha Bendahara Gereja, dan Marthin Patty selaku Anggota Saniri Tawiri.

Tiga (3) saksi tersebut diperiksa oleh jaksa penyidik di kantor Kejati Maluku, Jalan Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

Mereka diperiksa selama 5 jam atau sejak pukul 09.00 WIT hingga pukul 14.00 WIT, Kamis (01/07/2021). Penyidik mencecar tiga saksi itu dengan sejumlah pertanyaan.

Terkait dengan pemeriksaan (tiga saksi) tersebut turut dibenarkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Wahyudi.

“Saksi yang diperiksa hari ini adalah Muchtar Camma Ketua Tim Yuridis dari BPN, Dominggus Helaha bendahara gereja, Marthin Patty selaku Anggota Saniri Taiwiri,” sebut Wahyudi kepada beritabeta.com di Ambon, Kamis, (01/07/2021).

Ia menjelaskan, para saksi diperiksa seputar kasus dugaan tipikor anggaran pembebasan lahan untuk proyek pembangunan dermaga dan sarana prasarana Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon di Negeri tahun 2015.

“Pemeriksaan tiga orang saksi ini untuk empat tersangka. Materi pertanyaan seputar tugas dan tanggung jawab masing-masing saksi," tutur dia.

Siapa lagi yang akan diperiksa? Wahyudi berujar, proses penyidik-kan masih berjalan. “Untuk siapa yang akan diperiksa lanjut, itu nanti kita sampaikan ya,” timpalnya.

Pemeriksaan juga akan dilakukan tim penyidik terhadap empat tersangka. “Masih berproses. Jadi ikuti saja,” anjurnya.

Sebelumnya atau Jumat (25/6/2021) pekan lalu, tim penyidik Kejati Maluku telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan tipikor senilai Rp.3,8 miliar itu.

Adalah Raja Negeri Tawiri, JNT, eks Raja Negeri Tawiri, JST, Saniri Negeri JRT, dan JRS. Mereka menyandang status tersangka karena tim penyidik telah memperoleh alat bukti yang cukup.

Eempat orang ini dijerat oleh penyidik karena menyalahgunakan Anggaran Pendapatan Asli Negeri atau APAN Taiwiri, yang notabenenya diperoleh dari hasil pembebasan lahan (tanah negeri Tawiri), untuk proyek pembangunan dermaga dan sarana prasarana Pangkalan Utama TNI Lantamal IX Ambon.

Kajati Maluku, Rorogo Zega sebelumnya mengungkapkan, uang dari hasil pembebasan lahan (tanah negeri), merupakan Anggaran Pendapatan Asli Negeri atau APAN Tawiri.

"Hasil pembebasan lahan itu merupakan Anggaran Pendapatan Asli Negeri Tawiri.  Seharusnya (dana) itu dimasukkan ke rekening Negeri/Desa Tawiri. Memang sempat dimasukkan ke rekening Negeri Tawiri, namun setelah itu digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi,"beber Rorogo Zega.

Ia menegaskan, tindakan Raja Negeri telah memperkaya orang lain dimana bukan pemilik tanah Negeri Tawiri.

“Raja Negeri Tawiri membuat surat-surat seolah (tanah) itu milik dia dan keluarganya. Yang jelas ada potnesi korupsi disini,” kata eks Kepala Kejaksaan Negeri Ambon ini.

Berdasarkan hasil perhitungan auditor, ditemukan kerugian negara akibat penyelewengan yang dilakukan para tersangka di atas telah merugikan negara Rp.3,8 miliar. (BB-SSL)