Dinilai tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA) dan masyarakat Desa Administratif Gunak Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) minta karatekernya diganti.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Kepala Desa agar lebih giat mensosialisasikan pentingnya menggunakan masker untuk mencegah penularan Covid-19 di tengah masyarakat.
Para terdakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 Jo. Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH dana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, kini menargetkan akan menangkap big fish (ikan besar) atau aktor di balik penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 -2019 di Kabupaten Buru untuk Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya.
Sebuah rekaman video berisi aksi Bupati Yahukimo, Provinsi Papua, Abock Busup menjadi viral di jagad maya. Video yang beredar luas itu berisi tentang kebijakan Abock Busup yang membawa tumpukan uang Dana Desa di tengah masyarakat.
Modusnya oknum membuat kuitansi palsu atas item belanja dan kegiatan, seolah itu sudah dibelanjakan. Padahal itu fiktif.
akibat dari keterlambatan pencairan DD tahap tiga tahun 2020, menyebabkan perekonomian di wilayah SBT menjadi terpuruk, akibat minimnya perputaran uang di tengah masyarakat bumi Ita Wotu Nusa tersebut.
Kepolisian Resort (Polres) Maluku Tengah (Malteng) memastikan proses berkas perkara kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Malteng akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Malteng.
saat ini masih banyak Negeri dan Negeri Administratif di bumi Ita Wotu Nusa itu masih ada Negeri-Desa yang dipimpin oleh Penjabat/Penjabat Sementara (Pjs). Bahkan hingga kini terdapat kekosongan masa jabatan Kades definitive, ada yang sudah lebih dari satu tahun.
Kasus yang melilit Pejabat kepala pemerintahan (Pj KPN) Negeri Labuan PR dan Kepala Urusan Pembangunan (Kaur) TL dengan kerugian negara sebesar Rp. 600 juta itu, diduga kuat ikut melibatkan salah satu Anggota DPRD Maluku Tengah.