Pada pertengahan September 2021, Jaksa Penyidik Ruslan Marasabessy turun ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan yang dilaporkan fiktif oleh masyarakat. Padahal, saat itu tidak ada temuan pekerjaan yang bersumber dari DD/ADD di Negeri Haruku yang fiktif.
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menggelar Focus Group Discussion (FGD) percepatan penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa tahun 2021.
Puluhan warga Desa Rumeon, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mendatangi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) SBT, Jumat (8/10/2021).
Program pembedayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang diserap sebanyak 198 desa di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku dikategorikan masih sangat rendah.
Anggaran Dana Desa dinilai merupakan dana yang paling rentan dikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pada semester I 2021, pemerintah desa menjadi lembaga pelaku kasus korupsi terbesar di Indonesia.
Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Barnabas Nathaniel Orno meminta para bupati-walikota se- Maluku agar dapat mempercepat pencairan Dana Desa (DD) di daerah masing-masing.
Dinilai tidak transparan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPNA) dan masyarakat Desa Administratif Gunak Kecamatan Kilmury Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) minta karatekernya diganti.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta Kepala Desa agar lebih giat mensosialisasikan pentingnya menggunakan masker untuk mencegah penularan Covid-19 di tengah masyarakat.
Para terdakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 Jo. Pasal 18 UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH dana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana
Kejaksaan Negeri (Kejari) Buru, kini menargetkan akan menangkap big fish (ikan besar) atau aktor di balik penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 -2019 di Kabupaten Buru untuk Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya.