Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Abubu Rp2 Miliar Bakal “Naik Kelas”
Bila seluruh rangkaian proses penyelidkan telah rampung, kasus ini bakal “naik kelas” alias statusnya dari penyelidkan akan dinaikkan ke penyidikan.
Bila seluruh rangkaian proses penyelidkan telah rampung, kasus ini bakal “naik kelas” alias statusnya dari penyelidkan akan dinaikkan ke penyidikan.
Kepala Dinas [Kadis] Pemberdayaan Masyarakat dan Desa [PMD] Provinsi Maluku Ismail Usemahu menegaskan, Dana Desa [DD] wajib hukumnya dipakai untuk konvergensi penurunan stunting.
Sebanyak 98 desa di Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] hingga saat ini belum menyalurkan Dana Desa [DD] tahap satu tahun 2022.
Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] Abdul Mukti Keliobas meminta kepada kepala desa di daerah itu agar manfaatkan Dana Desa [DD] secara baik untuk perangi stunting.
Berdasarkan pengembangan penyelidikan kasus ini oleh penyelidik Kecabjari Saparua telah memeriksa sepuluh [10] orang saksi.
Bupati Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) Tuasikal Abua kembali melantik sebanyak sembilan Kepala Pemerintahan Negeri [KPN] dan dua penjabat. Pelantikan ini berlangsung di lantai tiga kantor Bupati Malteng, Senin (18/4/22).
Tiga orang terdakwa [tersangka] dimaksud masing-masing Josep N Tuhuleruw alias JNT [mantan Raja Tawiri], Arkilaus Latulola alias AL, Sekretaris Negeri Tawiri, Semuel Rikumahu alias SR, Kepala Urusan Desa/Negeri Tawiri periode 2015-2016 -- Kepala Seksi Kesejahteraan Negeri Tawiri periode 2017-2018.
Bupati Maluku Tengah [Malteng] Tuasikal Abua mengingatkan kepada Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) di Kabupaten Malteng agar berhati-hati jangan sampai menyalagunakan kewenangannya dalam merealisasikan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
Koordinator lapangan dan penanggungjawab aksi Abraham Matuankotta dalam orasinya mengumbar masalah dana desa Hutumuri tahun anggaran 2021 mencapai Rp5 Miliar dikelola tidak transparan oleh Raja dan perangkatnya.
Pada pertengahan September 2021, Jaksa Penyidik Ruslan Marasabessy turun ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan yang dilaporkan fiktif oleh masyarakat. Padahal, saat itu tidak ada temuan pekerjaan yang bersumber dari DD/ADD di Negeri Haruku yang fiktif.