Dana Desa Skikilale 2,1 Miliar “Bocor” Kerugian Negara Sekitar Rp.560 Juta
Modusnya oknum membuat kuitansi palsu atas item belanja dan kegiatan, seolah itu sudah dibelanjakan. Padahal itu fiktif.
Modusnya oknum membuat kuitansi palsu atas item belanja dan kegiatan, seolah itu sudah dibelanjakan. Padahal itu fiktif.
akibat dari keterlambatan pencairan DD tahap tiga tahun 2020, menyebabkan perekonomian di wilayah SBT menjadi terpuruk, akibat minimnya perputaran uang di tengah masyarakat bumi Ita Wotu Nusa tersebut.
Kepolisian Resort (Polres) Maluku Tengah (Malteng) memastikan proses berkas perkara kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Malteng akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Malteng.
saat ini masih banyak Negeri dan Negeri Administratif di bumi Ita Wotu Nusa itu masih ada Negeri-Desa yang dipimpin oleh Penjabat/Penjabat Sementara (Pjs). Bahkan hingga kini terdapat kekosongan masa jabatan Kades definitive, ada yang sudah lebih dari satu tahun.
Kasus yang melilit Pejabat kepala pemerintahan (Pj KPN) Negeri Labuan PR dan Kepala Urusan Pembangunan (Kaur) TL dengan kerugian negara sebesar Rp. 600 juta itu, diduga kuat ikut melibatkan salah satu Anggota DPRD Maluku Tengah.
Sebanyak 7 desa di Kecamatan Teor, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), terpaksa tak bisa merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap III tahun 2020. Pembekuan proses pencairan ADD-DD ketujuh desa ini, menyusul adanya kebijakan yang ditempuh Camat Teor Indra A. Rumakway tanpa adanya keterangan yang jelas.
Sebanyak lima pejabat Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dilantik Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, SH untuk menjalankan roda pemerintahan di masing-masing negeri.
Puluhan masyarakat dari Negeri Wahai Kecamatan, Seram Utara mendatangi Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Senin (5/10/2020). Mereka mempertanyakan kejelasan laporan dugaan penyalagunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa (ADD-DD)
Selain mobil, Korps Adhyaksa juga mengamankan sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Abean Kamear tahun 2018 yang sedang diusut.
Paket bantuan yang telah disalurkan hingga tahap ketiga ini, ternyata masih ditemukan terdapat ribuan kepala keluarga (KK) di Kota Ambon yang terdata, tapi belum menerima bantuan.