Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 25 November 2021, tren 3 bulan terakhir yaitu September, Oktober, dan November, total belanja daerah secara nasional sebesar Rp814,54 triliun atau 64,52 persen.
Dalam evaluasi ini terungkap progres pengukuran IPKD belum optimal. Kondisi itu terjadi akibat dari beberapa kabupaten dan kota belum lengkap menginput data dan dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi.
Screening wajah yang diterapkan terhadap para peserta tes merupakan salah satu strategi untuk memastikan proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu berjalan jujur.
Delapan area rawan korupsi meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.
Percepatan realisasi belanja juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan secara nasional tumbuh 5 persen pada akhir 2021.
Dalam interval waktu kurang dari dua bulan atau sebelum masuk tahun 2022, BPPRD Kota Ambon hingga kini terus menagih pajak dari para wajib pajak. Tujuannya untuk memenuhi capaian target yang telah diplot oleh otoritas Pemkot Ambon.
Dalam proses penilaian pihak pemberi penghargaan menggunakan tiga parameter atau indicator. Yaitu; digital awareness, aspect, digital media dan media sentiment aspect, serta website aspect.
Keberadaan Ambon New Port kedepan dapat menjadi langkah awal sekaligus pintu masuk bagi Pempus untuk memekarkan DOB yaitu Kabupaten Kepulauan Ambon yang meliputi wilayah Kecamatan Jazirah Leihitu dan Salahutu, Maluku Tengah.
Tercatat sebanyak 334 pelaku usaha merupakan pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK sepanjang 2004 hingga 31 Maret 2021.
KPK mencatat sebanyak 152 kepala daerah pelaku korupsi berdasarkan data penanganan perkara KPK pada 2004 - 31 maret 2021.