Wattimena berharap rapat koordinasi Tim GTRA Kota Ambon, dapat mendorong dan meningkatkan koordinasi di jajaran kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional [ATR/BPN] dengan para pemangku kepentingan agar terdapat kesepahaman dalam penyelenggaraan Reforma Agraria.

“Tujuan dari Reforma Agraria adalah membuktikan bahwa pemerintah  hadir dalam upaya mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat berbasis agararia,” tandasnya.

Kepala BPN/ATR Kota Ambon, Enggeline Pesulima, menjelaskan kegiatan Reforma Agraria memudahkan masyarakat untuk pengurusan sertifikat tanah, karena sertifikat diterbitkan secara massal.

“Kalau masyarakat mengeluh pengurusan sertifikat lama pasti itu ada yang kurang dari persyaratan yang diminta,” ujarnya.

Ia menandaskan, saat ini pelayanan di ATR/BPN tidak lagi secara manual tapi by sistem, sehingga apabila persyaratan yang diminta oleh sistem tidak dipenuhi, maka tidak dapat diproses lanjut.

“Masyarakat yang hendak mengurus sertifikat silahkan memenuhi persyaratan yang diminta by sistem,” pungkasnya. (*)

Editor : Redaksi