Ketua BPK RI Prihatin

Sementara itu, Ketua BPK RI Isma Yatun mengtakan pada prinsipnya, BPK mendukung secara penuh upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. BPK dan KPK, kata dia, selalu bersinergi dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, dengan bersama-sama menjadi garda terdepan sebagai pembanting Antikorupsi [agency corruption] di negara ini.

“Untuk itu kami mendukung upaya penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme. Kami juga telah berkoordinasi dengan KPK terkait peristiwa ini [OTT Pegawai BPK], yang dapat menjadi “Deterrent Effect” bagi siapapun yang melanggar nilai-nilai dasar tersebut,” kata Isma Yatun di tempat yang sama.

BPK sangat merasa prihatin dengan peristiwa di Kabupaten Bogor, yang turut melibatkan oknum pegawai BPK. Ia menyadari, kasus ini menjadi pukulan berat terhadap BPK, sekaligus peringatan dini [advance warning] bagi lembaga auditor milik negara tersebut.

Ia mengaku, langkah untuk memerangi korupsi dalam segala bentuk, membutuhkan ketangguhan dan dukungan semua pihak.

Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua BPK RI Isma Yatun didampingi Plt Jubir KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, bersama barang bukti berupa uang tunai yang disita oleh tim KPK dari hasil OTT terhadap Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin dan kawan-kawan. /Foto Tangkapan Layar
Ketua KPK Firli Bahuri dan Ketua BPK RI Isma Yatun didampingi Plt Jubir KPK Bidang Penindakan Ali Fikri, bersama barang bukti berupa uang tunai yang disita oleh tim KPK dari hasil OTT terhadap Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin dan kawan-kawan. /Foto Tangkapan Layar

“Sejatinya kami selalu berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK. Yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan BPK dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai BPK di manapun berada,” katanya.

Terkait dengan keterlibatan oknum pegawai BPK Perwakilan Jabar yang terjaring OTT tim KPK di Bogor, BPK RI telah menonaktifkan Ketua BPK Perwakilan Jawa Barat, termasuk beberapa staf yang masuk tim pemeriksa keuangan Pemda Kabupaten Bogor.

“Kami juga akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat dalam peristiwa ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui majelis kehormatan kode etik di BPK,” lanjut Isma.

“Majelis kehormatan kode etik merupakan suatu mekanisme untuk menegakkan kode etik BPK sebagai upaya mewujudkan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 ayat 3,” timpalnya.

Isma mengatakan, kasus ini akan dijadikan sebagai bahan pelajaran terhadap institusi yang dipimpinnya saat ini. “Tentunya peristiwa ini kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. BPK akan melakukan perbaikan,” katanya.   (BB)

 

Editor : Samad Vanath Sallatalohy