BERITABETA.COM, Bula — Sejak diumumkan hasil seleksi pada akhir Desember 2023 lalu, hingga kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) belum juga melakukan proses pelantikan terhadap hasil lelang jabatan pejabat tinggi pratama itu.

Anggota DPRD Kabupaten SBT, Abdul Gafar Wara-Wara kepada wartawan di Bula, Sabtu (13/7/2024) mengungkapkan, keterlambatan pelantikan ini terkesan proses pembunuhan karakter terhadap birokrat senior di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu.

Wara-Wara berdalih, banyak birokrat senior yang saat ini sudah menghampiri masa pensiun, namun bila dilakukan pelantikan, mereka ini bisa ditambah masa tugasnya.

"Kaitannya dengan lelang, ini terkesan proses pembunuhan karakter terhadap birokrat kita. Ada ASN yang kalau andaikan dilantik di saat ini, itu berarti masa tugas mereka masih diperpanjang. Tetapi kalau andaikan tidak dilantik, dalam waktu dekat banyak yang pensiun," ungkap Abdul Gafar Wara-Wara.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menandaskan, andaikan mereka yang akan pensiun itu memiliki kualitas dalam mengelola birokrasi, lalu yang menggantikan hanya lantaran pendekatan tetentu tanpa memperhatikan kualitas, tentu sangat berdampak terhadap pelayanan publik di SBT.

"Kalau pensiun banyak, ada beberapa ASN itu pensiun, kalau yang pensiun itu punya kualitas bagus. Lalu yang menggantikan ini karena pendekatan-pendekatan tertentu untuk diangkat, itu bisa berdampak terhadap pelayanan publik di SBT," tandasnya.

Dia menilai, keterlambatan atau belum dilakukan pelantikan terhadap pejabat tinggi pratama yang dilelang sejak Desember 2024 itu akan berdampak buruk terhadap pengelolaan birokrasi.

Pasalnya, sekitar 22 dinas dan badan di lingkup Pemkab SBT itu masih dipimpin Pelaksana Tugas (Plt), tentu dalam melaksanakan tugas, mereka tidak secara serius melakukan inovasi-inovasi lantaran kekhawatiran akan berganti posisi.

"Sebagai anggota DPRD dalam menilai keterlambatan atau belum dilakukan pelantikan pimpinan OPD yang dilelang beberapa watu lalu, sudah barang tentu berdampak buruk terhadap pengelolaan birokrasi pemerintahan," ucapnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi