BERITABETA.COM, Ambon – Sejak 2019 hingga 2021 ini pandemic Covid-19 belum hilang. Seluruh dunia terdampak termasuk Maluku. Tetapi, wabah naas ini tidak serta merta menguburkan pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi seribu pulau.

Justru sebaliknya ekonomi Maluku hingga Triwulan III tahun 2021 ini tumbuh tinggi alias ‘meroket’ hingga melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Maluku Irjen Polisi (Purn) Murad Ismail saat membuka Musrenbang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024 di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jalan Pattimura No.1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon Rabu, (22/12/2021).

Gubernur didampingi Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, Pelaksana Harian Sekda Maluku Sadali Ie, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, serta Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton Lailossa, juga meluncurkan Inovasi Percepatan Penurunan Kemiskinan Provinsi Maluku.

Peluncuran ini berlangsung secara virtual yang diikuti para Bupati dan Walikota se-Maluku, serta Kepala Bappeda dan para pimpinan OPD.

Gubernru menyatakan prosentase pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku melebihi pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional.

"Hingga pada triwulan ketiga tahun 2021 ini, pertumbuhan ekonomi Maluku tumbuh 4,17 persen atau lebih tinggi pertumbuhan ekonomi nasional yakni 3,51 persen," kata Gubernur.

Inflasi di Provinsi Maluku hingga Triwulan III tahun 2021 juga cukup terkendali. Disusul tingkat kemiskinan serta pengangguran pun turut menurun.

"Inflasi kita cukup terkendali, dan tingkat kemsikinan serta pengangguran trennya mengalami penurunan,” timpalnya.

Mantan Kakor Brimob Polri ini merujuk Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Salah satu alasan penting dari Perubahan RPJMD 2019-2024 ini karena terjadinya bencana alam dan perubahan kebijakan nasional.

Seperti Covid-19 notabenenya bencana non-alam yang telah berdampak luas bukan hanya kondisi kesehatan, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat.

Gubernur mengemukakan perubahan RPJMD Provinsi Maluku ini sangat penting dilakukan untuk disesuaikan dengan target dan kemampuan keuangan daerah.

Berkaitan dengan ihwal tersebut Pemprov Maluku pun terus berupaya mengatasi dampak Covid-19. Caranya melalui APBD Provinsi Maluku sejak 2020 telah diarahkan untuk penanganan Covid-19, serta pemulihan sosial dan ekonomi.

“Kami juga bersinergi dengan Pemerintah Pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan dampak Covid-19 di Provinsi Maluku,” jelasnya.

Dia berujar, upaya pemulihan kembali kondisi sosial dan ekonomi oleh pemda telah menunjukkan perbaikan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi daerah dimana pada 2020 lalu sempat terpuruk.

Lalu Pemprov Maluku juga memberikan perhatian serius dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di Maluku melalui inovasi program Rumah Basudara Sejahtera [RBS], dan program Manggurebe Membangun Desa atau Mabes.

Ia menuturkan, program ini akan diintegrasikan dengan salah satu program pempus berupa transformasi ekonomi Kampung Terpadu atau Tekad, serta program pemda dan nasional dalam pengembangan komoditas unggulan.

Pada 2021 ini, lanjutnya, Pemprov Maluku juga memberikan dukungan terhadap penanggulangan kemiskinan ekstrim pada lima kabupaten. Lalu pada 2022 akan dialokasikan lagi di sembilan kabupaten dan kota, kecuali Kota Ambon dan Kabupaten Buru Selatan.

Adapun perubahan RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024 dimaksudkan agar penyusunan target indikator kinerja pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan kondisi saat ini, termasuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Disampung itu perlu bersinergi dengan program pemerintah pusat melalui instansi vertikal di daerah dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

“Saya berharap dengan kemampuan APBD Maluku yang sangat terbatas ini, penggunaan anggaran harus efisien, serta meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui inovasi, dan melakukan terobosan baru yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,” tukasnya. (BB)

 

Editor: Redaksi