BERITABETA.COM, Ambon - Gubernur Maluku Murad Ismail melantik Djasmono sebagai Penjabat  Bupati Maluku Tenggara dan Akhmad Yani Renuat sebagai Penjabat  Wali Kota Tual.

Pelantikan ditandai dengan pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI yang berlangsung di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (31/10/2023).

Djasmono dilantik sebagai Penjabat Bupati Maluku Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4114 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Maluku Tenggara.

Sedangkan Akhmad Yani Renuat dilantik sebagai Penjabat Walikota Tual sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4115 Tahun 2023.

Mendagri dalam surat keputusannya menegaskan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota selama melakukan tugas harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi Pratama.

Selain itu, memiliki hak keuangan dan hak protokol yang setara sesuai dengan kepala daerah definitif ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur Maluku Murad Ismail sambutannya menegaskan, pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara dan kota Tual yang berada di satu wilayah Kepulauan Kei, serta berasal  dari suku yang sama,  menjadikan agenda-agenda penting kedua pemerintahan selalu seiring sejalan termasuk pelantikan Pejabat Bupati dan Walikota hari ini.

Untuk itu, Gubernur meminta kepada kedua pejabat untuk memperhatikan sungguh-sungguh seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari tugas-tugas yang diemban.

"Sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur Penjabat Bupati Dan Penjabat Wali kota akan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan, yang berdasarkan hasil evaluasi oleh Kemendagri ada beberapa pejabat yang belum setahun sudah diganti karena kinerjanya tidak baik,"pungkas Gubernur.

Gubernur menegaskan, agar kedua pejabat dapat memperhatikan masalah inflasi dengan memberikan perhatian penuh.

“Jadi kalau inflasi di satu kabupaten/kota sedikit naik langsung alasannya Gubernur ditegur itu, karena bupati atau walikotanya itu kurang bagus.  Apakah perlu dievaluasi atau tidak? saya sering bertanya begitu kepada Mendagri,"jelas Gubernur.

Menurut Gubernur yang membuat inflasi di Maluku hanya satu, transportasi yang susah dan sangat mahal. Di Maluku konektivitas antar pulau itu sangat perlu.

"Kita punya tol laut, transportasi sulit transportasi yang mahal, iflasi naik ini harus ada perhitungan-perhitungan sendiri yang menyebabkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di Maluku ini luar biasa, tidak ada orang miskin aja sudah bagus. Kalau kita bicarakan ekstrem, itu di Jawa saja ada apalagi di Maluku,"ungkap Murad.

Gubernur juga berharap agar kedua pejabat intens melakukan koordinasi, kolaborasi dengan Forkopimda, DPRD, instansi vertikal TNI/ Polri, tokoh agama dan elemen masyarakat di wilayah masing-masing. Hal ini perlu dilakukan, terutama  guna menjamin suksesnya penyelenggaraan Pilkada tahun 2024.

"Saya juga harus  memastikan bahwa arahan Bapak Presiden terkait penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem harus tetap dilakukan dengan maksimal,” tandas Murad (*)

Pewarta: Febby Sahupala