GM PT PLN Unit Transmisi JBB Erwin Ansori menyebut, dari 74 bidang yang overlap dengan instansi lain atau perorangan terbanyak terkait HGB perorangan sebanyak 37 bidang. Lalu dari Kementerian PUPR sebanyak 16 bidang.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Rudi Rubijaya menyampaikan, ia dan segenap jajaran BPN se-provinsi Banten siap mendukung proses percepatan sertifikasi aset tanah PLN.

Ia pun bersedia menyiapkan satu ruangan khusus untuk narahubung PLN berkantor di BPN Banten.

“Tolong agar semua data asetnya disampaikan dulu, terlepas mana yang akan disertifikatkan duluan. Setelah itu baru kita plotting, agar tahun berikutnya kita punya gambaran mana aset yang masih ada kendala sehingga kita juga dapat membuat cluster langkah-langkah penyelesaiannya,” kata Rudi.

Di akhir pertemuan tersebut KPK melalui Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah V Budi Waluya kembali mengingatkan agar para pihak yang terlibat untuk senantiasa menjaga integritas dalam upaya mengamankan aset negara serta menjauhi perilaku koruptif.

“Kalau di lapangan terdapat dugaan atau percobaan perbuatan gratifikasi, suap atau pemerasan, silakan dilaporkan kepada kami,” tambah dia.

“Semoga sisa target tahun 2021 sebanyak 436 bidang se-provinsi Banten dalam 3-4 bulan ke depan semuanya sudah tersertifikasi,” harap Budi Waluyo. (*/BB-RED)