Mungkin, lanjut dia, pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negera pada instansi terkait di lingkup Pemkab Bursel juga akan diperiksa oleh tim penyidik.

"Jaksa akan mencari tahu mengenai peran dari setiap saksi terkait proyek pengadaan aplikasi Simdes yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2019 itu,"ungkapnya.

Wahyudi menyebut, proyek pengadaan aplikasi Simdes tahun anggaan 2019 untuk 31 desa di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), dalam peruntukannya ditenggarai terjadi penyimpangan yang terjadi.

 

Kasie Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba. /dokumentasi beritabeta.com
Kasie Penkum Kejati Maluku, Wahyudi Kareba. /dokumentasi beritabeta.com

"Tiap desa alokasikan anggaran Rp30.000,000. Totalnya sejumlah Rp930.000,000. Ada dugaan penyimpangan. Karena baru penyidikan, jadi rekan-rekan [wartawan] ikuti saja perkembangannya,"timpalnya.

Berdasarkan laporan masyarakat menyatakan, proyek pengadaan aplikasi Simdes tahun anggaran 2019 di Kabupaten Buru Selatan di­tangani oleh CV Ziva Pazia. Diduga, proyek tersebut fiktif.Anggaran proyeknya pun dianggap mubazir.

Laporan itu juga menyebut, proyek pengadaan aplikasi Simdes saat itu [2019], tidak diakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau APBDes pada setiap desa di wilayah Kabupaten Bursel.